Tanggapan Kemenkes dan PDIP soal Pernyataan Ribka Tjiptaning Tolak Vaksin Corona

Anggota Komisi IX dari fraksi PDIP, Ribka Tjiptaning. Foto: Youtube/DPR RI

Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Ribka Tjiptaning, menuai perhatian publik karena secara terang-terangan menolak vaksin corona. Hal itu ia sampaikan saat raker perdana Komisi IX dengan Menkes Budi Gunadi Sadikin, Selasa (12/1).

Pernyataan Ribka itu mendapatkan tanggapan dari banyak pihak. Dalam raker dengan Menkes Budi Gunadi Sadikin yang didampingi Wamenkes dr Dante Saksono Harbuwono, Ribka terlihat 'menyapa' seraya bergurau dengan dr Dante yang dianggapnya sangat muda.

"Ada wamen dokter nih, masih muda banget nih, masih seumur anak saya nomor 4, maskernya coba dek, buka dek. Umurnya berapa?" tanya Ribka.

Wakil Menteri Kesehatan, dr.Dante Saksono Sp.PD, Ph.D, KEMD. Foto: pbperkeni.or.id

"Kalau diangkat anak dapat uang jajan, Bu," jawab Dante menanggapi Ribka dengan santai.

Sementara jubir vaksin corona dari Kemenkes, dr Siti Nadia Tarmidzi, berpendapat Ribka tak menolak vaksin.

"Sebenarnya enggak menolak vaksin ya. Tapi komersialisasinya," kata Nadia kepada kumparan.

Dalam pernyataannya, selain mempersoalkan uji klinis, Ribka juga meminta pemerintah tidak bermain dengan uji klinis vaksin corona apa pun, apalagi dijadikan lahan berbisnis.

Jubir vaksinasi perwakilan Kemenkes, dr. Siti Nadia. Foto: Satgas COVID-19

Pernyataan Ribka ditanggapi dengan santai oleh Kemenkes. Lalu bagaimana dengan PDIP?

Anggota Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno menilai, Ribka hanya memperingatkan agar vaksinasi jangan sampai jadi ladang bisnis.

"Ribka Tjiptaning hanya menyampaikan catatan, jangan sampai rakyat kecil dikorbankan mengingat impor sudah dilakukan sebelum uji klinis selesai," kata Hendrawan kepada kumparan.

"Jangan sampai ada mafia importir atau pemburu rente yang bermain, dengan mengorbankan kepentingan yang lebih besar," tambahnya.

Ketua DPP PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno. Foto: Rafyq Panjaitan/kumparan

Apalagi, menurutnya, tujuan Ribka sebetulnya baik. Yaitu memastikan keberpihakan terhadap rakyat kecil.

"Tujuannya baik, cara penyampaiannya yang meledak-ledak, " ujarnya.

Hal senada disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Menurutnya, pernyataan Ribka merupakan pengingat agar kebijakan di bidang kesehatan memprioritaskan rakyat.

“Mbak Ribka Tjiptaning menegaskan agar negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat. Jangan sampai pelayanan kepada rakyat, seperti yang nampak dari pelayanan PCR, di dalam praktik dibeda-bedakan," kata Hasto.

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto dalam acara pengumuman cakada PDIP tahap V. Foto: PDIP

Hasto menjelaskan, dalam pelayanan PCR, ada perbedaan pelayanan bagi rakyat yang membayar mahal. Bagi yang bersedia membayar tinggi, hasil PCR cepat sedangkan bagi rakyat kecil, hasil PCR seringkali harus menunggu 3 hingga 10 hari.

"Komersialisasi pelayanan inilah yang dikritik oleh Ribka Tjiptaning. Sebab pelayanan kesehatan untuk semua, dan harus kedepankan rasa kemanusiaan dan keadilan," lanjut dia.

Lebih lanjut, Hasto menegaskan PDIP selalu mendukung upaya pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin untuk mengatasi pandemi corona. Salah satunya melalui program vaksin.

“PDI Perjuangan memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan Presiden Jokowi, dan sejak awal kami mengusulkan agar vaksin dapat diberikan secara gratis kepada rakyat. Apa yang dilakukan Pemerintah termasuk vaksin perdana hari ini merupakan bentuk kebijakan mengedepankan keselamatan rakyat, keselamatan bangsa dan negara sebagai skala prioritas tertinggi," jelas Hasto.