Tanggung Jawab Tragedi Itaewon, Mendagri Korsel Terancam Dimakzulkan

Reaksi seorang wanita saat menghadiri acara penyalaan lilin untuk memperingati para korban tragedi perayaan Halloween Itaewon, di Seoul City Hall Plaza, di Seoul, Korea Selatan, Sabtu (5/11/2022). Foto: Kim Hong-Ji/REUTERS

Parlemen Korea Selatan pada Rabu (8/2) mengadakan pemungutan suara untuk memakzulkan Menteri Dalam Negeri Lee Sang-min.

Pencopotan jabatan ini adalah imbas dari insiden mematikan saat Halloween di Distrik Itaewon yang menewaskan 159 orang pada akhir Oktober 2022 lalu.

Dikutip dari Reuters, mosi pencopotan Lee sebagai mendagri diperkirakan mendapat dukungan sebanyak 179: melawan 109. Pemungutan suara bakal digelar tertutup di majelis tunggal yang beranggotakan 300 orang.

Partai oposisi utama di Korea Selatan, Partai Demokrat, memegang suara mayoritas sejumlah 169. Demi meloloskan pemakzulan itu hanya dibutuhkan sebanyak 150 suara anggota majelis.

Ini artinya, besar kemungkinan Lee akan menjadi anggota pertama kabinet di negara itu yang digulingkan oleh badan legislatif.

Kemudian, Komite Kehakiman di parlemen akan meninjau mosi tersebut sebelum mengirimkan hasilnya ke Mahkamah Konstitusi.

Keputusan berikutnya akan berada di tangan MK yang harus menentukan pemakzulan Lee. Proses ini dapat memakan waktu hingga enam bulan.

Lee telah menyampaikan permintaan maaf publik atas kelalaiannya dalam merespons situasi darurat di Itaewon.

Orang-orang berkabung untuk para korban tragedi perayaan Halloween di Itaewon, di Seoul City Hall Plaza di Seoul, Korea Selatan, Selasa (1/11/2022). Foto: Heo Ran/REUTERS

Namun, ketika ditanya oleh wartawan pada Senin (6/2) apakah dia bersedia mengundurkan diri, Lee mengatakan prioritasnya saat ini adalah untuk merancang langkah-langkah preventif guna mengantisipasi terjadinya insiden serupa sekaligus memastikan bahwa langkah tersebut akan diimplementasi di lapangan.

Presiden Yoon Suk-yeol dengan tegas menolak tuntutan dari oposisi untuk memecat Lee.

Pihaknya bahkan mengecam Partai Demokrat karena dianggap telah menyalahgunakan kepemilikan suara mayoritas mereka agar mosi pemakzulan Lee dapat berlangsung.

“Ini adalah pengingkaran terhadap demokrasi parlementer. Ini akan dicatat sebagai sejarah yang memalukan dalam politik parlementer,” bunyi pernyataan kantor pemerintahan Yoon.

Selama ini, Lee dan pihak kepolisian di Kota Seoul telah menghadapi kritik publik atas penanganan mereka saat merespons insiden Itaewon — terutama usai transkrip panggilan darurat yang dirilis ke publik menunjukkan bahwa banyak warga yang sebelumnya telah memperingatkan akan ada malapetaka yang terjadi di distrik itu.

Warga setempat pun telah meminta bantuan otoritas terkait, beberapa jam sebelum ratusan ribu pengunjung di Itaewon mulai berdesakan dan korban jiwa mulai berjatuhan.

Selain itu, partai oposisi di Seoul juga berulang kali mendesak parlemen untuk memecat Lee dan memintanya bertanggung jawab atas kegagalan dalam menangani — atau setidaknya mencegah agar tragedi Itaewon tidak terjadi.