Target Arif Baharudin Jika Terpilih Menjadi Pimpinan OJK

Ilustrasi gedung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Foto: Anggi Dwiky Darmawan/kumparan)

Komisi XI DPR RI malam ini merampungkan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test kepada empat calon Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK). Mereka adalah Heru Kristiyana dan Agusman yang mencalonkan diri sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK. Serta ada Nurhaida dan Arif Baharudin yang mencalonkan diri sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK.

Calon DK OJK yang terakhir menjalani uji kelayakan dan kepatutan dari DPR RI adalah Arif Baharudin. Arif keluar dengan wajah penuh percaya diri. Dia bahkan sempat mengungkapkan target-target yang bakal dia capai bila terpilih menjadi Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK.

[Baca juga: 4 Calon Anggota Dewan Komisioner OJK Ikuti Fit and Proper Test di DPR]

"Ada target (jumlah) emiten sekitar 700-750 (2017-2022). Lalu kapitalisasi pasar di tahun 2022 kita bisa capai angka yang lebih tinggi tapi masih cukup realistis bagi saya Rp 10.000 triliun," ujar Arif saat ditemui di ruang rapat Komisi XI, Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/5).

Arif optimistis target itu bisa tercapai. Apalagi Indonesia baru saja mendapatkan predikat layak investasi (investment grade) dari lembaga pemeringkat internasional, Standard & Poor's (S&P).

[Baca juga: Kembangkan Bank Syariah Jadi Fokus Heru Kristiyana Incar Kursi OJK]

Arif Baharuddin (Foto: Novan Nurul/kumparan)

"Saya kira angka yang masih bisa achievable (bisa dicapai) apalagi kondisi kita sekarang sudah investment grade sudah mencapai level yang lebih baik dari kemarin, saya kira target itu bisa dicapai," katanya.

Dia juga mengaku akan membuat berbagai kebijakan guna menyegarkan industri pasar modal agar bisa tumbuh dan berkembang. Termasuk menggerakan lebih banyak investor lokal.

[Baca Juga: Dua Calon Wakil Ketua OJK Mengusung Program Integrasi Data]

"Sekali lagi, produk itu bervariasi. Orang tidak harus langsung ke saham untuk masuk ke pasar modal, bisa masuk ke obligasi ritel misalnya, ke reksadana, habis itu baru ke saham. Kita tidak bisa memaksakan seseorang yang belum mengenal sama sekali pasar modal untuk bisa berinvestasi di instrumen yang sifatnya sophisticated," pungkasnya.