Tata Kampung Kumuh DKI: Dikritik karena Dana Besar, Dilirik Bank Dunia

Deretan pemukiman kumuh di kawasan Manggarai, Jakarta, Selasa (5/11). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Pemprov DKI Jakarta akan menata kampung kumuh dengan konsep community action plan (CAP) tahun 2020 di 69 RW. Untuk setiap RW, Pemprov DKI mengajukan anggaran sebesar Rp 556.112.770.

Hal ini mendapatkan kritik dari DPRD DKI Jakarta karena nilainya anggarannya terlalu besar. DPRD DKI masih menunggu revisi untuk disepakati.

CAP merupakan bagian dari RPJMD DKI Jakarta. Ada 200 RW yang jadi kampung kumuh dan akan dibangun menggunakan konsep CAP hingga 2022. Dalam pelaksanaannya, konsep ini ditelurkan dalam program collaborative implementation plan (CIP).

Suasana deretan pemukiman kumuh di kawasan Manggarai, Jakarta, Selasa (5/11). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Konsep ini rupanya bukan pertama kali dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Pusat sudah menata kampung kumuh di Galur, tepatnya di RW 006 dan RW 007.

Bahkan, kampung kumuh hasil konsep CAP/CIP di Galur sudah dilirik oleh Bank Dunia. Tim sudah datang untuk melihat langsung hasil penataan kampung kumuh dengan konsep ini.

"Waktu kemarin itu kan memang pernah dikunjungi dua minggu yang lalu sama World Bank nanti ada acara Desember," kata Kasudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Pusat, Yaya Mulyarso, saat dihubungi wartawan, Rabu (6/11).

"Penataan kampung dari World Bank dari beberapa negara wawancaranya salah satunya di situ CIP Galur di rumah susun kami, rumah susun sewa kami, Jadi kemarin udah diminta tanggal 18 Desember, dijagain ya kebersihannya," jelas dia.

Ilustrasi kampung kumuh Foto: Antara/Rivan Awal Lingga

Penataan yang dilakukan di kampung kumuh ini terbilang menyeluruh. Mulai gerbang masuk, taman, saluran air, hingga septic tank komunal sudah ditata.

Yaya tidak mau mengungkapkan kunjungan Bank Dunia ke kampung kumuh di Galur terkait dengan penghargaan yang sudah diberikan. Dia juga tak mengungkapkan alasan Bank Dunia datang melihat langsung penataan kampung kumuh dengan konsep CAP/CIP yang sudah dilakukan Pemprov DKI.

"Ah itu enggak usah begitu-begitu yang penting rakyat terlayani enggak perlu (penghargaan) itu mah," kata dia.

"Jadi kita ini kan tugas kan baru, pergub baru. Kita juga sebetulnya modelnya juga masih learning by doing, ya kan. Jadi, ya, mudah-mudahan yang kami kerjakan ini sesuai dengan keinginan masyarakat ini yang ditata, tapi secara kasat mata kelihatan jadi lebih rapi gitu," ucap dia.