Taufik Basari soal Bima Kritik Lampung: Tangkap Aspirasi, Jangan Orangnya

Anggota komisi III DPR RI Taufik Basari. Foto: Tim Media Taufik Basari

Konten TikTok Awbimax Reborn milik Bima Yudho Saputro yang mengkritik pembangunan di Lampung yang tak kunjung maju berujung pelaporan ke polisi. Masyarakat pun menyayangkan Pemprov Lampung, khususnya Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, yang terkesan antikritik dan malah memilih jalur hukum.

Anggota DPR Fraksi NasDem Taufik Basari mengatakan, Bima merupakan representasi masyarakat Lampung yang berharap Lampung menjadi lebih baik lewat kritik. Anggota DPR dapil Lampung 1 itu menyebut, apa yang dilakukan Bima merupakan aspirasi.

"Karena itu, tangkaplah aspirasi itu. Jangan berpikir untuk menangkap orangnya," kata Tobas -- sapaan akrabnya --, dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/4).

Tobas mengatakan, sebagai anggota DPR dapil Lampung 1, masalah infrastruktur menjadi keluhan utama yang selalu disampaikan masyarakat. Masalah jalan rusak selalu ada dalam aspirasi masyarakat yang disampaikan kepadanya.

"Selama menjadi anggota DPR RI saya berkeliling Lampung sampai ke pelosok-pelosok, naik turun gunung dan lembah, masuk keluar hutan, menyusuri pesisir pantai dan masuk ke daerah terpencil yang sulit dijangkau. Saya mengalami sendiri sulitnya medan yang harus ditempuh karena banyak jalan rusak karena itu saya mengafirmasi keluhan masyarakat, yang juga dikeluhkan Bima, yakni masih sangat banyak jalan rusak yang menyulitkan akses kehidupan masyarakat," ujarnya.

Menurutnya, jalan rusak atau belum terbangun ditemukan di desa, kabupaten, hingga provinsi. Ia juga menyadari untuk membangun hingga memperbaiki jalan butuh anggaran besar, tapi aspirasi dan kritik masyarakat tidak bisa dijawab lewat masalah anggaran sebagai pembenaran.

"Pemerintah Provinsi dan Kabupaten di Lampung perlu memikirkan politik anggaran yang memiliki strategi ekonomi jangka panjang atas infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang selama ini seringkali dalam politik anggaran dilihat dari kacamata proyek saja, harus diubah cara pandangnya. Manfaat ekonomi masyarakat sebagai efek bola salju dari terbangunnya infrastruktur jalan yang baik harus selalu melekat dalam perumusan kebijakan infrastruktur. Sehingga kebijakan dan pembangunan sarana penunjang pemberdayaan ekonomi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari politik anggaran dan kebijakan infrastruktur. Agar dapat optimal perlu peran serta masyarakat dalam merumuskan kebijakan-kebijakan seperti ini," jelasnya.

Sementara terkait pembangunan Kota Baru, Tobas mengaku menyaksikan sendiri masih banyak yang terbengkalai dan belum ada kemajuan berarti. Sehingga, Pemprov Lampung diminta untuk menyegerakan penyelesaian Kota Baru dan harus didukung semua pihak.

"Tentunya agar dapat optimal terlaksana maka perubahan paradigma dengan memberdayakan masyarakat saat mengambil keputusan dan kebijakan dapat membantu terlaksananya harapan itu," tuturnya.

Hal ini, lanjut Tobas, juga ia sampaikan pada rapat Komisi III DPR ke Polda Lampung saat kunjungan kerja ke Lampung pada Jumat (14/4) kemarin. Ia pun meminta video Bima yang viral tidak perlu ditindaklanjuti menjadi proses hukum.

"Terlalu banyak membuang energi yang tidak dibutuhkan jika memproses persoalan seperti ini. Justru sebaliknya kita semua yang menjalankan amanah rakyat Lampung harus melihat ini sebagai aspirasi sekaligus pengingat agar kita bekerja lebih baik. Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika merespons positif masukan yang saya sampaikan," ungkapnya lagi.

"Semoga semua pemangku kebijakan dapat menjadikan keluhan yang tersampaikan melalui viralnya pernyataan Bima sebagai penyemangat untuk selalu mendengar, mengkaji dan merespons berbagai keluhan dengan tindakan konkret," pungkasnya.