TB Hasanuddin soal Server PDN Diserang: Ini Kecelakaan Apa Kebodohan Nasional?

27 Juni 2024 18:00 WIB
ยท
waktu baca 2 menit
comment
7
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
TB Hasanuddin, wakil ketua Komisi I DPR. Foto: Fahrian Saleh/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
TB Hasanuddin, wakil ketua Komisi I DPR. Foto: Fahrian Saleh/kumparan
ADVERTISEMENT
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP TB Hasanuddin bicara keras soal serangan ransomware ke server Pusat Data Nasional (PDN). Ia mempertanyakan kinerja Kominfo dan BSSN.
ADVERTISEMENT
"Ini kecelakaan apa kebodohan nasional?" kata TB Hasanuddin dalam rapat di Gedung DPR yang dihadiri Menkominfo Budi Arie Setiadi dan Kepala BSSN Hinsa Siburian, Kamis (27/6).
Ia menambahkan, mengapa serangan ransomware bisa selalu terjadi. Dalam 5 tahun saja ada lebih dari 1 juta insiden.
"Sudah 5 tahun kita bermitra terutama bersama BSSN, BSSN selalu melaporkan ada serangan. Tetapi tidak ada tindakan tindakan yang lebih komprehensif," katanya.
"Menurut laporan ada 26 laporan keamanan siber Indonesia ke kami, ada 1.101.229 insiden," imbuh dia.
Suasana rapat kerja Komisi I DPR RI bersama Menkominfo dan BSSN, Kamis (27/6/2024). Foto: Luthfi Humam/kumparan
TB kemudian meminta pemerintah melakukan digital forensik. Jangan sampai proyek mercusuar ini kandas dan diserang berkali-kali.
"Kita sekarang kan dikunci hacker, forensik digital di mana? Apakah pelakunya sudah diketahui," jelas dia.
ADVERTISEMENT
Serangan ransomware terjadi pada 20 Juni 2024 dini hari. Gangguan akibat ransomware pertama kali dilaporkan Imigrasi yang tak bisa optimal melayani penumpang pesawat di bandara internasional sejak pukul 04.00 WIB.
Direktur Network dan IT Solution Telkom Indonesia Herlan Wijarnako memastikan bahwa data-data di Pusat Data Nasional (PDN) yang diserang ransomware sudah tidak bisa diselamatkan.
"Kita berusaha keras melakukan recovery dengan resources yang kita punya. Yang jelas data yang kena ransomware ini sudah tidak bisa kita recovery," ujarnya dalam jumpa pers di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Rabu (26/6).