Teguh Juwarno, Politikus PAN yang Tersandung Korupsi e-KTP

9 Maret 2017 12:43 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
ADVERTISEMENT
Teguh Juwarno (Foto: teguhjuwarno.com)
Teguh Juwarno, anggota DPR dari Fraksi PAN, disebut-sebut terlibat dalam kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP. Ia juga sudah sempat diperiksa sebagai saksi oleh KPK.
ADVERTISEMENT
Jaksa Penuntut Umum dari KPK Eva Yustisiana menyebut nama Teguh dalam sidang pembacaan dakwaan hari ini, Kamis (9/3) di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat.
"Saudara Teguh Juwarno, anggota DPR dari Fraksi PAN menerima aliran dana sebesar 167 ribu dolar AS," kata Eva.
Teguh Juwarno juga sempat dipanggil KPK sebagai saksi terkait kasus korupsi e-KTP pada Rabu, 14 Desember 2016. Politikus PAN itu diperiksa sebagai saksi untuk penyidikan perkara tersangka Sugiharto.
"Saya dipanggil sebagai saksi untuk kasus dugaan korupsi e-KTP tahun 2011-2012. Sementara kapasitas saya saat kalau saya kaitkan, waktu itu adalah Wakil Ketua Komisi II, dari tahun 2009-2010," kata Teguh Juwarno di kantor KPK.
Siapa Teguh Juwarno?
ADVERTISEMENT
Teguh lahir di Wonosobo, 1 November 1968. Sebelum menjadi anggota dewan, Teguh mengawali kariernya sebagai wartawan dan penyiar di RCTI hingga menempati posisi Kepala Departemen Humas.
Kemudian ia beralih profesi menjadia anggota Dewan pada tahun 2009. Ia menjadi anggota DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional periode 2009-2014 dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah IX yang meliputi Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, dan Kota Tegal.
Ia sempat ditugaskan di Komisi I DPR lalu bertugas di Komisi V DPR yang membidangi Kementerian Pekerjaan Umum Indonesia, Kementerian Perumahan Rakyat Indonesia, Kementerian Perhubungan Indonesia dan Badan SAR Nasional
Setelah masa jabatannya berakhir, ia kembali mencoba peruntungannya dengan ikut pemilu legislatif pada tahun 2014. Akhirnya, ia kembali menjadi anggota dewan.
ADVERTISEMENT
Di periode ini, posisinya bergeser menjadi anggota Komisi II DPR. Di komisi ini, Teguh lebih banyak mengawal isu seputar politik dan kebijakan publik.
Di Komisi II inilah pembahasan soal proyek e-KTP dimulai.
Contoh e-KTP di Indonesia (Foto: Reno Esnir/Antara)