Teguh Setyabudi Jelaskan Peran Penting Data Kependudukan bagi Pemerintah Daerah

Dirjen Dukcapil, Teguh Setyabudi menjelaskan betapa vitalnya peran data kependudukan Dukcapil dalam mendukung berbagai sektor, dari pelayanan publik hingga kebijakan strategis nasional. Foto: Dok. Dukcapil

Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi menyampaikan pentingnya peran data kependudukan sebagai inti dari setiap layanan publik dalam agenda Retret Kepala Daerah di Magelang, Jawa Tengah, Senin (24/2/2025).

Teguh menegaskan, meski Dukcapil bukan termasuk urusan wajib yang terkait pelayanan dasar, namun data kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dikelola menjadi dasar dan tulang punggung seluruh solusi kebijakan dan pembangunan nasional, termasuk penegakan hukum, alokasi anggaran, dan demokrasi.

Data ini menunjukkan betapa vitalnya peran Dukcapil dalam mendukung berbagai sektor, dari pelayanan publik hingga kebijakan strategis nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Teguh menjelaskan bahwa per 31 Desember 2024, jumlah penduduk Indonesia mencapai 284,9 juta jiwa, dengan sekitar 207 juta jiwa wajib KTP-el dan 98 persen di antaranya telah merekam biometrik dan mendapat NIK.

"Data kami adalah basis utama yang digunakan untuk semua program, dari bansos, pemilu, hingga penegakan hukum. Dukcapil adalah satu-satunya institusi dengan data terlengkap di Indonesia,” tegas Teguh.

Ia juga menggarisbawahi pentingnya keamanan siber dalam pengelolaan data kependudukan.

“Data kependudukan adalah aset penting negara. Oleh karena itu, setiap daerah harus memiliki sistem keamanan yang andal. Kami mendorong semua daerah untuk menerapkan standar keamanan informasi seperti ISO 27001:2013, untuk melindungi data dari ancaman siber,” jelasnya.

Keamanan data, lanjut Teguh, bukan hanya penting untuk melindungi privasi warga negara, tetapi juga untuk memastikan bahwa data tersebut bisa digunakan secara optimal untuk mendukung program-program strategis daerah maupun nasional.

Teguh juga menyinggung tentang transformasi digital yang sedang berlangsung di Dukcapil, terutama dengan diluncurkannya Identitas Kependudukan Digital (IKD). IKD, lanjutnya, akan menjadi solusi untuk berbagai layanan publik, dari perbankan hingga pendidikan, yang akan semakin memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan secara cepat dan aman.

Ia mengajak seluruh kepala daerah untuk segera mengoptimalkan penggunaan IKD di daerah mereka.

"IKD bukan hanya inovasi teknologi, tetapi juga langkah strategis untuk mempercepat transformasi digital di sektor publik. Daerah harus segera beradaptasi dengan perkembangan ini agar masyarakat bisa merasakan manfaatnya," imbuh Teguh.