Teka-teki Calon Panglima TNI Pengganti Jenderal Andika Perkasa

Menhan Prabowo Subianto foto bersama Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa Kasad Jenderal TNI Dudung Abdurachman, Kasal Laksamana TNI Yudo Margono dan anggota Komisi I DPR, Senin (26/9/2022). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Presiden Jokowi mengatakan, dirinya sudah mempersiapkan calon Panglima TNI yang akan menggantikan Jenderal Andika Perkasa. Andika Perkasa memasuki masa pensiun pada 21 Desember 2022.

"Segera kita siapkan penggantinya," kata Jokowi.

Terkait nama calon Panglima TNI, Jokowi belum bisa memberikan bocoran. Namun, ia memastikan dirinya sudah mengantongi nama calon Panglima TNI.

"Sudah semua di kantong. Kan memang harus dari kepala staf nanti segera dipilih," ucap Jokowi.

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Mensesneg Pratikno (kanan) dam Kepala BIN Budi Gunawan (kiri) memberi keterangan pers di VVIP I Bandara I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali, Kamis (17/11/2022). Foto: M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO

Istana Segera Kirim Surat Presiden Calon Panglima TNI

Mensesneg Pratikno mengatakan, surpres Panglima TNI akan dikirim ke DPR pada Rabu (23/11).

"Kita sudah menghitung bahwa pada hari ini akan dikirim kepada DPR surpresnya," ujar Pratikno.

Pratikno memastikan pengiriman surpres hari ini setelah memperhitungkan waktu reses DPR. Namun Pratikno enggan membocorkan siapa calon Panglima TNI.

Ia mempersilakan DPR yang mengungkapkan nama panglima pengganti Panglima TNI. Ia hanya memberi petunjuk bahwa kandidat panglima pasti berasal dari kepala staf atau mantan kepala staf yang pasti aktif.

Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar memberikan keterangan pers soal anggaran Rp48,7 miliar untuk penggantian gorden di rumah jabatan anggota dewan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/3/2022). Foto: Akbar Nugroho Gumay/ANTARA FOTO

DPR Terima Surpres Pada 28 November

Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan, Surpres tersebut baru akan disampaikan Mensesneg Pratikno pada Senin (28/11).

"Secara resmi (Surpres disampaikan) pada tanggal 28 [November] hari Senin," kata Indra.

Ia menjelaskan, surpres tak jadi dikirim hari ini atau Kamis besok karena Puan masih memimpin delegasi Indonesia dalam sidang parlemen ASEAN di Kamboja.

"Nah, kenapa enggak jadi disampaikan hari ini? Karena Ibu Puan masih memimpin delegasi Indonesia pada sidang parlemen ASEAN atau AIPA di Kamboja," jelas Indra.

"Besok sore itu, itu baru akan diserahkan palu sidang dari Kamboja kepada Indonesia sebagai ketua parlemen ASEAN untuk tahun depan," lanjut Indra.

Ia mengatakan, penyerahan palu sebagai ketua forum parlemen ASEAN sama seperti acara kenegaraan internasional yang dilakukan Presiden Jokowi sehingga tidak bisa diwakilkan.

Indra menjelaskan, pada Senin (28/11), Puan dan Pratikno akan menggelar jumpa pers sekitar pukul 10.30 WIB untuk memberikan keterangan terkait Surpres Panglima TNI.

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono memberikan keterangan pers terkait Pesawat Bonanza TNI AL yang ditemukan, di Mabesal, Cilangkap, Jakarta, Kamis (8/9/2022). Foto: Asprilla Dwi Adha/ANTARA FOTO

Yudo Margono Calon Kuat Panglima TNI

Anggota Komisi I DPR RI, Rudianto Tjen, mengatakan ada kemungkinan Jokowi akan memilih Panglima TNI dengan pergantian matra.

Ia berpandangan kemungkinan Panglima TNI bukan berasal dari TNI AD. Sehingga, menurut dia, KSAL Laksamana TNI Yudo Margono, memiliki kans kuat menjadi Panglima TNI.

"Ya mungkin, ya mungkin itu angkatan kan sudah nih darat, masa darat lagi. Kalau bisa kan laut, memang harusnya kan laut, terus kalau memang sesuai dengan itu lagi ya mungkin udara baru darat lagi seperti itu," kata Rudi.

"Kan sudah diatur UU-nya kan sebaiknya memang seperti itu, kadang-kadang kan punya diskresilah kalau misalnya dua kali begitu," lanjutnya.

Sementara Pengamat Militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menilai Yudo Margono punya peluang jauh lebih besar untuk dipilih Jokowi sebagai Panglima TNI, dibandingkan Fadjar dan KSAD Jenderal Dudung Abdurrachman.

Ia memandang Jokowi berkeinginan besar menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Besarnya potensi ancaman di wilayah perairan dipercaya Fahmi juga dapat jadi pertimbangan bagi Jokowi.

Junico Siahaan, anggota komisi I DPR RI diperiksa KPK terkait TPPU atas nama Sanjaya, Selasa (29/10/2019). Foto: Helmi Afandi/kumparan

Panglima TNI Bergilir Itu Budaya, Idealnya Dipilih Meritokrasi

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP Junico Siahaan alias Nico tidak sepakat jika Panglima TNI ditentukan secara bergilir. Menurutnya, pengganti Andika idealnya dipilih secara meritokrasi.

"Bergilir itu menurut saya sebuah budaya. Idealnya meritokrasi, siapa yang paling bagus, sudah jadi panglima. Jangan bergilir. Kalau saya tidak terlalu suka dengan bergilir itu," kata Nico.

Meritokrasi adalah sistem yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memimpin berdasarkan kemampuan atau prestasi, bukan kekayaan, senioritas, dan sebagainya.

"Kasihan, ada yang layak tetapi karena bukan gilirannya jadi bukan dia yang dapat posisi panglima," ucap politikus yang sebelumnya dikenal sebagai presenter ini.

KSAD, KSAL, dan KSAU bercengkrama menghabiskan waktu bersama di kediaman KSAD. Foto: TNI

Komisi I Siap Fit and Proper Test Calon Panglima TNI Pekan Depan

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menyambut baik rencana Istana mengirimkan surpres terkait calon Panglima TNI.

Ia memastikan usai diterima pimpinan DPR, Komisi I yang membidangi pertahanan siap menggelar fit and proper test pekan depan.

"Sudah berkomunikasi dengan pemerintah. Kemungkinan sore ini masuk. Kita tunggu saja," kata Meutya.

Politisi Partai Golkar itu enggan menyebut sosok calon Panglima TNI yang diusulkan pemerintah. Namun, Meutya memastikan Komisi I DPR mengenal semua kandidat calon dan mengapresiasi siapa pun yang dipilih Jokowi.

"Untuk nama semua kepala staf berpeluang. Siapa pun dari kepala staf saat ini kami sudah kenal rekam jejaknya. Kita tunggu surat presiden untuk kepastiannya," kata dia.

"Ini masa sidang terakhir kita punya waktu paling lama sebelum masa sidang berakhir 16 Desember 2022," ujar legislator dari dapil Sumatera Utara 1 itu.