Tekad Sahroni Menjadikan Anggota Harley Davidson Tak Arogan, Tapi Humanis
PerbesarADVERTISEMENT
Ketua Umum Harley Davidson Club Indonesia (HDCI Ahmad Sahroni bertekad mengubah imej para anggota klub Harley Davidson. Tak lagi arogan tapi humanis.
ADVERTISEMENT
"Di kepengurusan kali ini, kita (HDCI) diuji untuk benar-benar menjadi klub motor yang humanis dan tidak arogan," ujar Sahroni di sela Acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Pelantikan Pengurus Pusat HDCI di Hotel Padma Semarang, Jumat (3/3).
Sahroni yang baru satu bulan lebih terpilih menjadi Ketum HDCI ini menyampaikan, seperti ketika baru terpilih, dia langsung bersikap soal wacana motor masuk jalan tol.
"Saya langsung dapat challenge tentang wacana motor masuk jalan tol, yang dengan tegas saat itu juga saya tolak. Kita akan hindari seluruh aktivitas-aktivitas yang mengandung unsur arogan, tidak bermanfaat, dan mencoreng asas keadilan sosial," beber Sahroni.
Imbauan Pemilik Moge Taat Pajak
Sahroni juga meminta para pemilik motor besar itu untuk tertib membayar pajak sesuai aturan pemerintah.
ADVERTISEMENT
Sahroni mengaku pernah sesekali lupa membayar pajak motor Harley-nya itu. Namun, karena data kendaraan yang ia miliki lengkap, ia selalu mendapatkan peringatan satu bulan sebelumnya.
"Tidak hanya kepada harley davidson saja tapi semua komunitas baik roda dua atau roda 4. Memang terkadang saya aja pernah lupa belum bayar pajak tapi mestinya kalau datanya lengkap dengan data kendaraan mestinya dia dapat imbauan sebulan sebelum memang kalau sudah terlambat," beber dia.
Dia juga ikut menyoroti kasus pejabat PNS yang memiliki motor Harley Davidson dengan gaya hidup mewah di salah satu institusi. Menurutnya, hal itu tidaklah wajar, namun jika sang empu bisa mempertanggungjawabkan asal hartanya itu sah sah saja.
"Seyogyanya kalau PNS kan banyak beredar, saya sering ditanya bagaimana dengan harta fantastis seorang pejabat gitu, ya seyogyanya nggak normal nggak wajar. Tapi kalau dia bisa mempertanggungjawabkan harta yang dia miliki atas apa yang dia laporkan menurut saya sah sah saja kalo bisa dipertanggungjawabkan," jelas dia.
ADVERTISEMENT
Kemudian juga terkait pembubaran klub motor di Kemenkeu, kata dia sah-sah saja. Sebab, dalam kondisi saat ini tak elok jika pejabat memiliki gaya hidup mewah atau hedon.
"Memang situasi kondisi sekarang perintahnya untuk tidak berhedon-hedon. Dan saya baca masih 50 persen orang eksekutif yang lapor LHKPN. Saya sebagai seorang pejabat legislatif dari pertama kali masuk sampai tahun 2022 melaporkan LHKPN secara teratur dan itulah kewajiban sebagai seorang pejabat," tegas dia.