Temuan Kasus Polio di Aceh Diduga Akibat Imunisasi Rutin Mengalami Penurunan

Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh, M. Jafar, saat memberikan sambutan pada kegiatan Pertemuan Advokasi dan Sosialisasi SUB PIN Polio atau Outbreak Response Immunization (ORI) untuk penanganan kasus lumpuh layu di Aceh. Foto: Dok. Istimewa

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menyebutkan cakupan imunisasi rutin di Indonesia mengalami penurunan signifikan, termasuk imunisasi polio yaitu Oral Polio Vaccine (OPV) dan Inactivated Poliovirus Vaccine (IPV).

Menurut Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan RI, Maxi Rein Rondonuwu, hal itu terjadi lantaran pandemi COVID-19 sehingga membuat proses pemberian imunisasi tidak berjalan optimal.

“Walaupun kasus polio akibat virus polio liar sudah tidak ditemukan lagi di Indonesia selama lebih dari 10 tahun, namun penyakit ini masih mungkin terjadi di wilayah Indonesia,” kata Maxi saat menghadiri Pertemuan Advokasi dan Sosialisasi SUB PIN Polio atau Outbreak Response Immunization (ORI) di hotel Hermes Banda Aceh, Jumat (25/11).

Maxi menyebutkan, kemungkinan virus polio masih terjadi di Aceh dikarenakan importasi virus dari negara lain, atau virus vaksin yang bermutasi di daerah dengan cakupan imunisasi polio rendah dalam jangka waktu lama.

“Seperti yang ditemukan di Pidie, yang diakibatkan oleh Vaccine-Derived Polio Virus Type 2 (VDPV2),” ujarnya.

Ilustrasi vaksin polio. Foto: Shutter Stock

Karena itu, kata dia, Komite Ahli Eradikasi Polio dan Komite Penasehat Ahli Imunisasi Nasional telah merekomendasikan agar dilakukan pemberian imunisasi novel Oral Polio Vaccine Type 2 (nOPV2), kepada seluruh sasaran anak usia 0 bulan sampai dengan 12 tahun.

Untuk menyikapi hal itu, maka akan dilaksanakan Sub Pekan Imunisasi Nasional (SUB PIN) di seluruh wilayah Aceh, yang dimulai pada minggu kelima bulan November tahun 2022 dengan target cakupan minimal 95 persen.

Maxi menginginkan, agar kegiatan tersebut berjalan dengan lancar dan dapat mencapai target yang ditetapkan.

“Diperlukan persamaan persepsi supaya kegiatan SUB PIN Polio akan mendapat dukungan dari seluruh perangkat daerah di Provinsi Aceh dan berjalan sesuai target, ungkapnya.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh M Jafar, menegaskan diperlukan respons cepat dari seluruh pemangku kepentingan di Aceh untuk mengatasi virus Polio tersebut.

Ilustrasi polio. Foto: podsy/Shutterstock

“Kita tidak bisa lengah. Jika kita lalai, ancaman virus ini bukan tidak mungkin akan menyebar ke berbagai daerah,” kata M Jafar dalam keterangannya tertulisnya.

M Jafar mengungkapkan, pertemuan yang membahas langkah-langkah Advokasi dan Sosialisasi terkait ORI untuk penanganan Kasus lumpuh Layu di Aceh, sangat penting diselenggarakan sebagai langkah awal memperkuat pencegahan guna memberikan perlindungan kepada anak-anak Aceh agar terhindar dari penyakit lumpuh layu.

Apalagi, kata Jafar, Kementerian Kesehatan telah menyatakan Kejadian Luar Biasa (KLB) atas temuan kasus tersebut. Penetapan status KLB tersebut memungkinkan pemerintah untuk mengkoordinasikan seluruh lembaga kesehatan guna menanggulangi ancaman penyakit itu.

Karena itu, diperlukan langkah cepat untuk penanggulangannya salah satunya melalui rekomendasi terkait upaya penanggulangan efektif dan intensif yang akan dihasilkan dalam pertemuan ini.

“Semua peserta diharapkan bisa berperan aktif menyukseskan pertemuan ini, sehingga temuan kasus di Pidie tidak sampai menjadi sebuah wabah yang mengancam anak-anak Aceh,” pungkasnya.