Temui Jenderal "Mad Dog", Menlu Minta AS Tak Potong Bantuan Palestina

Kunjungan Menteri Pertahanan AS, Y.M. Jim Mattis (Foto: Fitra Andrianto/kumparan)

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menerima kunjungan Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS), James Mattis. Pertemuan di Jakarta tersebut dipakai untuk membahas beberapa hal termasuk persoalan Palestina.

Kepada jenderal yang berjuluk Mad Dog tersebut, Retno menyinggung soal rencana AS memotong dana bantuan kepada Palestina yang biasa disalurkan kepada Badan Kesejahteraan dan Pemulihan PBB (UNRWA).

"Rencana AS untuk mengurangi bantuan kepada UNRWA kami minta dipertimbangkan kembali," kata Retno di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI, Jalan Pejambon, Jakarta, Senin (22/1). "Disampaikan, Mattis fokus pendidikan dan kesehatan, wanita dan anak tidak akan terkena dampak pemotongan tersebut," sambung dia.

Kunjungan Menteri Pertahanan AS, Y.M. Jim Mattis (Foto: Fitra Andrianto/kumparan)

Menurut Retno, masalah Palestina dibahas saat bertemu Mattis karena persoalan tersebut menjadi perhatian utama pemerintah dan rakyat Indonesia. Apalagi, setelah AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

"Saya sampaikan kembali mengenai isu Palestina. Palestina selalu dalam hati dan pikiran dari Indonesia dan sangat mendapat perhatian," sebut Retno. "Kita sesalkan pengumuman (AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel) tersebut, posisi Indonesia tetap two state solution dan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina," tambah dia.

Kunjungan Menteri Pertahanan AS, Y.M. Jim Mattis (Foto: Fitra Andrianto/kumparan)

Pekan lalu, Pemerintahan Donald Trump berencana membekukan bantuan AS untuk Palestina hingga sebesar USD 65 juta atau lebih dari Rp 812 miliar.

Dana yang dibekukan itu nilainya setengah dari komitmen bantuan untuk Palestina dari AS. Tahun ini, AS hanya memberi bantuan untuk Palestina sebesar USD 60 juta atau sekitar Rp 750 miliar kepada UNRWA.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Heather Nauert malah meminta negara lain untuk lebih banyak menyumbang uang bagi Palestina, karena menurutnya AS sudah terlalu banyak memberi.

Nauert dalam suratnya kepada UNRWA mengatakan, pembekuan bantuan untuk Palestina bukan untuk "menghukum siapapun". Komentar ini disampaikan setelah muncul banyak tudingan, AS menghukum Palestina karena memprotes klaim Trump bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel.