Temui Pimpinan DPR-Menteri, Serikat Tani Beberkan Sengkarut Konflik Agraria
·waktu baca 2 menit
PerbesarSerikat Tani yang tergabung dalam Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menemui pimpinan DPR dan serta sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih.
Mereka diterima dalam rangka audiensi, untuk memperingati Hari Tani Nasional yang diperingati pada hari ini, Rabu (24/9).
Sekjen KPA, Dewi Kartika membeberkan sejumlah permasalahan dalam bidang agraria. Menurutnya, masih kerap terjadi kekerasan dalam permasalahan agraria.
“Kalau kita mau mengkomparasi, dari data KPA. Ini data dari Komnas HAM dan Ombudsman sama. Pengaduan tertinggi itu, kedua institusi ini adalah kasus kasus pertanahan. Yang berkaitan dengan agraria, kehutanan, pertanian, perkebunan,” kata Dewi di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/9).
Dewi mengatakan, pengaduan-pengaduan juga sudah dilakukan tapi tidak pernah membuahkan hasil.
“Ada banyak kanal-kanal pengaduan, di Kementerian Agraria, Kementerian Kehutanan, bahkan mungkin di DPR. Tapi hanya untuk tempat mengadu, tidak ada kanal penyelesaian,” ujarnya.
Selain soal kekerasan, Dewi juga menuturkan permasalahan mengenai distribusi hasil panen yang terganggu karena lahan tani berada di kawasan hutan.
“Implikasinya adalah petani tidak bisa mengangkut hasil panennya, karena infrastruktur pembangunan, program-program untuk petani itu nggak bisa masuk karena alasannya itu,” jelasnya.
Menurutnya, jika persoalan-persoalan seperti itu tidak kunjung diselesaikan, maka amanat Undang-Undang Dasar tentang kekayaan negara digunakan untuk kemakmuran itu hanya akan menjadi angan-angan.
Untuk itu, KPA mengusulkan agar dibentuk badan baru yakni Badan Pelaksana Reforma Agraria yang bertanggung jawab langsung kepada presiden.
“Kami meminta memang perlu ada kepemimpinan langsung dari presiden, badan pelaksana reforma agraria yang langsung dipimpin dan bertanggung jawab langsung kepada presiden untuk melakukan kerja-kerja terkait reforma agraria,” tutup dia.
Para petani itu diterima oleh pimpinan DPR yakni Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Syamsurijal, dan Saan Mustopa.
Sementara dari perwakilan pemerintah ada Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto. Lalu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Kepala Staf Presiden M. Qodari.