TGB Minta KPU-Bawaslu Kerja Optimal: Kredibilitas Bisa Turun Imbas Kurang Tegas

Bakal calon presiden (Bacapres) 2024 Ganjar Pranowo bersama Ketua Harian DPP Partai Perindo Muhammad Tuan Guru Bajang (TGB). Foto: Dok. Istimewa

Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi, meminta KPU hingga Bawaslu lebih serius untuk menangani laporan dugaan pelanggaran, termasuk yang berkaitan dengan netralitas ASN.

TGB pun menyinggung video beredar memperlihatkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Takalar, Sulsel, Muhammad Hasbi, diduga mengkampanyekan Cawapres nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka.

"Kami betul-betul meminta kepada penyelenggara pemilu benar-benar melaksanakan tugasnya secara optimal. Bukan hanya soal baliho," kata TGB dalam konpers Gedung High End, Gondangdia, Rabu (17/1).

"Ada hal-hal besar juga yang harus dicermati. Contoh, kita beberapa waktu terakhir ini banyak mendapatkan potongan video termasuk ada salah satu kabupaten di Sulawesi kalau enggak salah, itu sampai sekdanya menyampaikan hal yang sangat bertentangan dengan kode etik sebagai ASN," tambah dia.

Ketua TPN Ganjar-Mahfud Arsjad Rasjid, Wakil Ketua TPN Muhammad Zainul Majdi, dan Dewan Penasihat TPN Yenny Wahid di High End, Jakarta Pusat, Rabu (17/1/2024). Foto: Annisa Thahira Madina/kumparan

Eks Gubernur Nusantara Tenggara Barat itu kemudian mengenang saat dirinya masih menjabat di daerah. Ia memandang keberpihakan sekda sangat mengancam netralitas dalam pemerintahan.

"Ini sesuatu yang tidak boleh dibiarkan begitu saja. Kebetulan saya pernah menjadi gubernur. Saya tahu betul yang namanya sekda itu adalah pejabat tertinggi birokrasi di satu tingkatan pemerintahan," kata dia.

"Kalau sekda di kabupaten dia adalah pejabat tertinggi birokrasi, artinya apa semua ASN berada di bawah koordinasi dia. Karena itu, kalau ada masalah seperti itu harus segera ditangani oleh Bawaslu," lanjut TGB.

TGB Muhammad Zainul Majdi resmi menjadi Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo. Foto: Youtube/@Partai Perindo

TGB berharap proses yang dijalankan Bawaslu tak hanya formalitas, tapi betul-betul menegakkan aturan main dalam pemilu.

"Semua hal yang mengindikasikan ada penyalahgunaan kewenangan harus segera ditangani. Tidak boleh dibiarkan atau penanganannya hanya business as usual ya. Hati-hati, jangan sampai kemudian nanti banyak pihak yang merasa bahwa kredibilitas pemilu kita bisa menurun karena kurang tegas di dalam menerapkan aturan," ujarnya.

"Jadi kami berharap betul kepada penyelenggara pemilu baik KPU, Bawaslu, seluruh organnya sampai tingkat daerah itu memastikan imparsialitas pemilu adil, jujur," tandas dia.