Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.89.0
Thailand Cabut Seluruh Paspor Eks PM Yingluck Shinawatra
31 Oktober 2017 12:36 WIB
Diperbarui 14 Maret 2019 21:14 WIB
ADVERTISEMENT
Pemerintah Thailand resmi mencabut paspor mantan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra yang kabur ke luar negeri sebelum persidangan terhadap dirinya digelar.
ADVERTISEMENT
"Semua paspor Yingluck mulai sekarang dicabut," ucap Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramudwinai, seperti dikutip dari AFP, Selasa (31/10).
"Kami tidak tahu di mana dia berada. Ada laporan dia berada di Inggris, tapi kami tidak tahu di kota mana," sambung dia.
Pemerintah setempat menyebut, Yingluck mempunyai empat paspor. Dua paspor diplomatik, sisanya paspor pribadi.
Wakil Kepala Kepolisian Thailand Srivara Ransibrahmanakul mengatakan, pihaknya terus mencari lokasi pasti di mana Yingluck berada. Jika lokasi diketahui pihaknya langsung meminta negara tempat Yingluck berada mendeportasi perempuan itu.
"Tidak ada negara yang menjawab dan mengatakan mereka sudah menemukan Yingluck," ucapnya.
Oleh pengadilan Thailand, meski tidak hadir saat persidangan, Yingluck divonis lima tahun penjara. Sebelum kabur, Yingluck sempat menyatakan skema subsidi beras yang berujung menjadi satu kasus besar sebenarnya bertujuan mulia. Bahkan, ia mengklaim program itu menguntungkan mayoritas warga Thailand.
ADVERTISEMENT
"Kebijakan beras sudah terbukti menguntungkan ekonomi masyarakat di akar rumput dan seluruh negara, ini tidak menyebabkan kerugian. Itulah sebabnya, saya membuat skema beras ini bekerja," sebut Yingluck.
"Skema beras ini adalah hal jujur dan benar," tambah dia.
Program subsidi beras adalah salah satu faktor yang menyebabkan Yingluck berkuasa di Thailand pada 2011 lalu. Dalam pemilu Thailand dia berhasil mendapat suara mayoritas bahkan unggul jauh dari lawan-lawannya.
Namun, Yingluck hanya berhasil bertahan kurang lebih tiga tahun di pemerintahan. Lewat kudeta militer kekuasaannya digulingkan pada 2014 lalu.