Thailand Deportasi 40 Warga Uighur ke China, PBB hingga AS Kecam

Ilustrasi Demonstran Uighur dan kontra-Tiongkok menggelar unjuk rasa. Foto: Asanka Ratnayake / POOL / AFP

Thailand mendeportasi puluhan warga Uighur ke China pada Kamis (27/2). Langkah Thailand menuai kecaman dunia termasuk dari PBB.

Kecaman itu muncul akibat kekhawatiran warga Uighur sekembalinya ke China akan menjadi korban diskriminasi bahkan pelanggaran HAM.

China telah lama diduga melakukan pelanggaran di wilayah tempat etnis Uighur dan kelompok minoritas Muslim berada, yaitu Xinjiang. Tuduhan itu selalu dibantah China.

Massa yang tergabung dalam koalisi 'Indonesia Save Uighur' melakukan aksi protes di Taman Dukuh Atas, Jakarta, Selasa (4/1/2022). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Sebelum benar-benar terlaksana, sejumlah LSM HAM telah membocorkan rencana Thailand tersebut. Mereka yang dideportasi Thailand adalah sekumpulan warga yang kabur dari China satu dekade lalu,dan mengaku takut atas nasib mereka jika dipulangkan.

Deportasi Permintaan China

Xinjiang Uyghur Autonomous Region Museum Foto: Wisnu Prasetiyo/kumparan

Dalam pernyataan resmi, Kepala Kepolisian Nasional Thailand Kitrat Phanphet mengakui deportasi adalah permintaan China. Beijing menginginkan sebanyak 40 orang Uighur yang berada di Thailand dipulangkan ke negaranya.

"Pemerintah China menulis surat kepada pemerintah Thailand untuk menyatakan ketulusan dan niat mereka untuk mengurus warga Uighur, dan berjanji dalam surat tersebut bahwa mereka akan dirawat, dan dijamin akomodasi dan keselamatan mereka,” kata Kitrat seperti dikutip dari AFP.

Xinjiang Uyghur Autonomous Region Museum Foto: Wisnu Prasetiyo/kumparan

Kitrat menambahkan, deportasi berlangsung mulus. Warga Uighur yang dipulangkan diakuinya tidak melakukan perlawanan.

Pada 2015 Thailand juga memulangkan 109 warga Uighur ke China. Tindakan kala itu berujung teguran dan kecaman dari PBB dan Amerika Serikat (AS). Thailand kemudian sempat berjanji tidak akan ada rencana deportasi lagi terhadap Uighur.

Kecaman PBB

Komisioer HAM PBB Volker Turk. Foto: Louai Beshara/AFP

Sesaat setelah pengumuman deportasi, Kepala Badan HAM PBB Volker Turk langsung bereaksi negatif atas langkah Thailand itu.

"Ada larangan total dalam kasus-kasus yang berisiko nyata terhadap penyiksaan, perlakuan buruk, atau kerusakan yang tidak dapat diperbaiki saat mereka kembali," jelas Turk.

Menlu AS Marco Rubio ikut beraksi negatif dengan menyampaikan kecaman terhadap keputusan Thailand.

"Kami mengutuk dengan sekeras-kerasnya tindakan Thailand yang memaksa pemulangan setidaknya 40 warga Uighur ke China, di mana mereka tidak memiliki hak proses hukum yang semestinya dan di mana warga Uighur menghadapi penganiayaan, kerja paksa, dan penyiksaan," ujar Rubio.