Thomas Lembong: Pemerintah Jokowi Berubah Mulai dari Revisi UU KPK

Co-Captain Timnas AMIN, Thomas Lembong, dalam program Info A1 kumparan di kantor kumparan, Jakarta, Kamis (14/12/2023). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Co-captain Timnas AMIN, Thomas Lembong, menceritakan alasannya "pindah gerbong" dan memilih bergabung dengan paslon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang mengusung perubahan.

Thomas dulunya pernah menjadi orang terdekat Jokowi dan menjabat sebagai Menteri Perdagangan serta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di periode pertama Jokowi.

Kedekatan Thomas dengan Jokowi sebenarnya sudah berlangsung bahkan sejak Jokowi masih menjabat sebagai Gubernur DKI. Thomas juga merupakan salah satu penulis pidato Jokowi sejak 2013 hingga Jokowi menjadi presiden. Lantas apa yang membuatnya putar haluan?

"Maaf kalau saya menggunakan klise atau kalimat-kalimat yang sering didengar di publik ya. Menurut saya, saya tidak berubah, ya. Yang berubah adalah pemerintah. Pertama, pemerintah berubah; kedua, dunia berubah," kata Thomas dalam talkshow kumparan, Info A1, yang tayang Jumat (15/12).

Thomas menjelaskan, ia merasa ada perubahan yang cukup signifikan antara pemerintahan periode pertama Jokowi dengan periode keduanya. Ia mencatat, perubahan itu mulai terasa sejak muncul revisi UU KPK pada tahun 2019.

"Perubahan yang drastis itu hemat saya dimulai dengan revisi UU KPK di 2019 yang tadinya merupakan lembaga yang paling populer dan paling tepercaya di republik, dihilangkan statusnya sebagai lembaga independen, dijadikan bagian dari birokrasi, itulah permulaan dari sebuah perjalanan yang berujung sekarang KPK tidak lagi lembaga yang terhormat, ya kan," tuturnya.

Co-Captain Timnas AMIN, Thomas Lembong, dalam program Info A1 kumparan di kantor kumparan, Jakarta, Kamis (14/12/2023). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Sejak itu hingga hari ini, kata Thomas, setiap tahun selalu ada langkah berbeda yang diambil oleh Jokowi. Langkah-langkah politik itu terasa sangat berbeda dengan apa yang ia anut saat periode pertama.

"Jadi di 2020 ada Omnibus Law di mana sebetulnya saya salah satu perumus awalnya, kita bisa bicarakan itu nanti bahwa Omnibus Law yang terbit beda sekali dengan tujuan dan rumus pada awalnya, pada asal-usulnya. Di 2021 ada UU IKN, 2022 upaya untuk mengamandemen konstitusi supaya menghilangkan batas jabatan, term limit," ungkap Thomas.

"Juga UU Ketentuan Umum Pidana yang mengkriminalisasi begitu banyak perilaku, dan akhirnya di 2023 skandal dengan MK. Jadi itu perjalanan yang mengubah arah, step by step ya, langkah demi langkah bagi saya sangat jelas," tegasnya.

Apa saja pendapat Thomas tentang pemerintahan Jokowi selama ini? Bagaimana ia bisa merapat ke kubu Koalisi Perubahan dan kapal awal kedekatannya dengan capres Anies Baswedan? Simak cerita lengkapnya di video berikut: