Tiga Konferensi Pers SBY

Susilo Bambang Yudhoyono saat konferensi pers. (Foto: Muhammad Faisal Nu'man/kumparan)

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih aktif mewarnai dinamika politik Indonesia. Dalam kurun waktu empat bulan terakhir, SBY tercatat melakukan tiga kali konferensi pers di luar jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Umumnya, konferensi pers yang dilakukan SBY terkait isu nasional yang tengah berkembang saat itu. Dari menolak tudingan yang berkembang di masyarakat hingga menjelaskan dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan terhadapnya. Secara umum, SBY mengutarakan kegundahannya terkait pemberitaan yang menzalimi dirinya. Tak pernah ada sesi tanya jawab dalam setiap jumpa pers.

Berikut daftar dan isi konferensi persnya:

Susilo Bambang Yudhoyono (Foto: Twitter @SBYudhoyono)

25 Oktober 2016

Presiden keenam Republik Indonesia tersebut ramai diberitakan terkait hilangnya dokumen hasil temuan Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Munir. Dalam konferensi pers itu, SBY berkata ia merasa disudutkan terkait pemberitaan di media. Media-media di Indonesia, menurutnya, memojokkannya sebagai pihak yang menyembunyikan dokumen hasil temuan TPF tersebut.

"Saya baca dengarkan dengan seksama, saya baca dengan baik sebagian perbincangan, tanggapan dan komentar itu kontekstual. Memang itulah kalau kita biara tentang TPF Munir temuannya dan rekomendasinya tetapi saya amati terus terang ada yang bergeser, yang tadinya legal issue menjadi bernuansa politik," ucapnya waktu itu, seperti dikutip dari Antara.

Munir meninggal dunia dalam penerbangannya ke Amsterdam. SBY, yang waktu itu baru menjabat, membentuk sebuah TPF untuk menyelesaikan kasus yang berbau operasi intelijen tersebut.

"Saya pastikan bahwa yang kami lakukan dulu adalah langkah tindakan juga serius, sungguh serius utamanya dalam konteks penegakan hukum," katanya. "Tentu yang kami lakukan dulu ada sesuai dengan batas-batas kewenangan seorang pejabat eksekutif termasuk kewenangan yang dimiliki oleh para penyelidik, penyidik ataupun penuntut dalam arti kewenangan dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan," kata SBY di konferensi pers di kediamannya di Cikeas.

"Kejahatan yang menyebabkan meninggalnya Munir adalah kejahatan serius. Sebenarnya mencoreng demokrasi kita waktu itu. Tak pelak jadi perhatian masyarakat Indonesia dan dunia. Jika masih ada kebenaran yang belum terselesaikan, selalu ada pintu untuk cari kebenaran sejarah. Saya dukung langkah presiden Jokowi untuk menyelesaikannya," tuturnya waktu itu.

SBY minta pemerintah ungkap dugaan penyadapan. (Foto: Aprilandika Hendra/kumparan)

2 November 2016

Dalam rentang waktu 8 hari, SBY kembali menggelar konferensi pers. Ia berbicara soal beberapa hal, salah satunya adalah mengenai rencana unjuk rasa 4 November 2016, unjuk rasa untuk oleh sejumlah kelompok massa yang menuntut agar Basuki Tjahaja Purnama diproses secara hukum lantaran tuduhan penistaan agama.

SBY juga memberikan pernyataan soal adanya kecurigaan tentang pertemuan-pertemuan politik yang menurutnya bukanlah sebuah masalah di negara demokrasi.

"Jangan kalau ada pertemuan politik yang di luar kekuasaan lantas dicurigai," ujar SBY seperti dikutip dari Antara waktu itu.

SBY menyampaikan dengan sangat halus kegundahannya akibat dikaitkan dengan demonstrasi tersebut. SBY juga menuntut agar intelijen bertindak secara bijak dan tidak mengeluarkan tuduhan yang tidak berdasar. Saat itu, ia menyebut bahwa telah menyebar info intelijen bahwa parpol tertentu berada di balik demo 4 November 2016 itu.

"Kalau dikaitkan situasi sekarang, jika ada analisis intelijen seperti itu (menuduh) saya kira berbahaya. Berbahaya menuduh seseorang atau kalangan atau partai politik melakukan seperti itu (mendanai unjuk rasa). Itu fitnah," ucap SBY menegaskan.

"Negeri ini negeri kita semua. Kita ingin pemerintahan Jokowi sukses tapi janganlah melakukan langkah tidak adil, mencederai harkat dan harga diri seseorang," katanya menutup konferensi pers di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat tersebut.

Susilo Bambang Yudhoyono saat memberi klarifikasi. (Foto: Aditia Noviansyah/kumparan)

1 Februari 2017

Kali ini SBY menggelar konferensi pers di Kantor DPP Demokrat, Jakarta. Isunya pun jauh lebih serius. Ia menuntut untuk adanya pengusutan soal penyadapan terhadap teleponnya dengan Ma'ruf Amin.

"Kemarin dalam persidangan dikatakan ada rekaman atau transkrip atau bukti percakapan saya dengan KH Ma'ruf Amin, begitu bunyinya. Spekulasi langsung macam-macam. Nah, saya ingin menyoroti masalah itu," keluhnya soal keterlibatannya dengan Ma'ruf Amin.

"Karena kalau betul percakapan saya dengan Pak Ma'ruf Amin atau siapa dengan siapa disadap tanpa alasan yang sah atau perintah pengadilan dan hal-hal yang tidak dibenarkan UU namanya penyadapan ilegal," cecarnya kepada wartawan.

Tidak sampai di situ, ia juga menyinggung soal dugaannya soal beberapa pihak yang menghalangi pertemuannya dengan Jokowi.

"Ada tiga sumber yang memberi tahu saya, bahwa beliau (Jokowi) juga ingin bertemu saya tapi dilarang dua-tiga orang di sekeliling beliau. Dalam hati saya hebat juga bisa melarang Presiden bertemu sahabatnya yang juga mantan Presiden," ujar SBY.

SBY juga menantang untuk pihak-pihak yang curiga kepadanya agar langsung maju ke depan.

"Saya lebih baik begini daripada di media sosial. Jangan sampai ada hoax, jangan sampai berkomunikasi tapi tidak tahu siapa yang diajak berkomunikasi. Jangan juga saling menjatuhkan atau memfitnah," ucap kakek berumur 67 tahun tersebut.