Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.103.0

ADVERTISEMENT
Ketua Tim Kuasa Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto (BW) menyebut tim kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf Amin juga menggunakan link berita sebagai bukti dalam persidangan. Namun, tudingan ini dibantah oleh tim Jokowi-Ma'ruf.
ADVERTISEMENT
Ketua Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan timnya hanya memakai link berita sebagai informasi. Link berita, kata dia, bukan dijadikan bukti seperti yang dilakukan oleh tim Prabowo-Sandi.
"Sebagai informasi merujuk ya," ujar Yusril usai persidangan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (18/6).
Sementara itu, anggota tim hukum Jokowi-Ma'ruf lainnya, Luhut Pangaribuan menegaskan tak ada penggunaan link sebagai bukti dalam persidangan.
"Dalam daftar jawaban kita enggak ada link berita, kita enggak ada link berita, dalam alat bukti enggak ada," tegas Luhut.
Sebelumnya, BW menyoroti tim Jokowi-Ma'ruf karena dinilai tidak bertindak konsisten terkait link berita. BW menilai tim Jokowi-Ma'ruf mengkritik pihaknya karena menggunakan link berita sebagai bukti. Padahal, kata BW, kuasa hukum paslon 01 tersebut juga menggunakan link berita sebagai bukti.
ADVERTISEMENT
“Pihak terkait selalu menggunakan argumen bahwa yang namanya bukti lain kemudian dijawab dengan Pasal 43 UU Konstitusi, adalah tidak benar kalau berkaitan dengan link berita, tapi sebagian besar yang dikemukakan di sana sebenarnya argumennya itu mengutip link berita. Come on, you menolak link berita tapi you pake link berita,” kata kata pria yang akrab disapa BW itu kepada wartawan di MK, Jakarta Pusat, Selasa (17/6).
Saat memberikan jawaban atas gugatan tim Prabowo-Sandi, tim hukum Jokowi-Ma'ruf sempat menyinggung link berita soal bantahan Guru Besar University of Melbourne Tim Lindsey yang protes kepada tim 02. Lindsey membantah pernah menyebut pemerintahan Presiden Jokowi otoriter.