Tim Hukum Prabowo-Gibran: Petitum Gugatan Pilpres Anies-Ganjar di MK Salah Kamar

Tim Hukum Prabowo-Gibran dipimpin Yusril Ihza Mahendra, Otto Hasibuan, O.C Kaligis, dan Hotman Paris Hutapea tiba di MK, Senin (25/3/2024). Foto: Hedi/kumparan

Anggota Tim Hukum Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan, menyebut permohonan atau petitum yang disampaikan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD ke Mahkamah Konstitusi (MK) salah kamar. Dianggap cacat formil.

Otto menjelaskan, permohonan Anies dan Ganjar, untuk melakukan pemilihan digelar ulang serta mendiskualifikasi pasangan Prabowo-Gibran mestinya diselesaikan di Bawaslu. Bukan wewenang MK.

“Saya sudah katakan itu cacat formil. Seharusnya mereka karena mempersoalkan tentang proses, pelanggaran-pelanggaran itu kamarnya adalah di Bawaslu. Tapi dengan demikian dengan mereka mengajukan ke MK, tapi dasarnya adalah mengenai pelanggaran-pelanggaran, salah kamar. Itu tidak sah,” kata Otto di Mahkamah Konstitusi, Senin (25/3).

Ketua Aliansi Advokat Indonesia Otto Hasibuan menghadiri deklarasi Aliansi Advokat Indonesia dukung paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (26/1/2024). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Dianggap cacat formil karena dalam petitum keduanya, Anies dan Ganjar, tidak mempersoalkan perselisihan hasil perolehan suara. Tapi menyinggung mengenai pelanggaran-pelanggaran dan proses pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden.

Otto menegaskan, ranahnya MK hanyalah merupakan perselisihan tentang hasil Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 476 UU Pemilu. Yang kemudian diadopsi di dalam peraturan Mahkamah Konstitusi tahun 2023.

Kata Otto, di aturan itu tegas dinyatakan bahwa untuk mengajukan permohonan itu harus mengenai tentang perhitungan suara. Mengenai perhitungan suara mana yang benar dan mana yang tidak benar.

“Petitumnya pun haruslah membatalkan tentang keputusan KPU tentang perhitungan suara, dan benar yang mana. Itu yang sudah limitatif diatur di dalam PMK itu,” jelas dia.

“Sedangkan sekarang yang diajukan oleh Pemohon adalah pelanggaran-pelanggaran, Bansos lah, kecurangan lah, dan lain sebagainya, yang itu sama sekali tidak diatur dan tidak masuk dalam proses yang harus ditangani oleh MK,” tambahnya.

Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud MD, Todung Mulya Lubis mengajukan pendaftaran gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum(PHPU) Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta,Sabtu (23/3/2024). Foto: ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah

Dasar ini yang membuat optimistis gugatan pasangan Anies dan Ganjar di MK akan ditolak. Terlebih mengenai permohonan mendiskualifikasi Gibran.

“Petitumnya pun mereka mengajukan diskualifikasi yang sebenarnya itu juga tidak masuk dalam ranah dari MK … dipersoalkan Gibran mengatakan, tidak memenuhi syarat untuk dicalonkan menjadi wakil presiden itu juga saya kira sudah gampang dipatahkan. Karena bagaimanapun Gibran masuk menjadi calon presiden itu jelas adalah telah diputuskan dalam putusan MK yang sudah final and binding,” ujarnya.

“Secara formal, kami melihat bahwa gugatan yang diajukan 01-03 adalah cacat formil, cacat prosedural sehingga karena tidak memenuhi syarat formil maka kami melihat bahwa berpotensi besar permohonan itu tidak dapat diterima,” pungkasnya.

Otto bersama tim hukum Prabowo-Gibran lain, yang dipimpin Yusril Ihza Mahendra, menyambangi MK untuk mendaftarkan diri sebagai pihak terkait dalam gugatan sengketa Pilpres yang diajukan pasangan Anies dan Ganjar, pasangan nomor urut 01 dan 03.

Ketua Tim Hukum Timnas AMIN, Ari Yusuf Amir, dan Captain Timnas AMIN, Muhammad Syaugi, dalam sesi konpers usai mendaftarkan gugatan PHPU, di Gedung MK, Kamis (21/3). Foto: Fadhil Pramudya/kumparan