Timnas AMIN Singgung Etika jika Presiden Ikut Berkampanye: Mau Naik Kelas Nggak?

Co-captain Timnas AMIN, Sudirman Said memberikan keterangan pers tentang Konsolidasi Relawan dan Saksi AMIN dalam Pilpres 2024 di Rumah Perubahan, Brawijaya 10, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (23/1/2024). Foto: Fadhil Pramudya/kumparan

Co-Captain Timnas AMIN, Sudirman Said, menyoroti soal etika bila Presiden Jokowi ikut berkampanye dalam Pilpres 2024. Ini menyikapi pernyataan Jokowi yang mengatakan presiden boleh berkampanye dan berpihak.

Sudirman mengakui memang secara aturan dibolehkan presiden atau menteri untuk berkampanye dengan mengajukan cuti. Tapi masalahnya bukan itu.

Menurut Sudirman sebagai pejabat publik mulai dari menteri, direksi BUMN, kepala daerah hingga presiden itu saat dilantik maka seluruh hidupnya diabdikan untuk kepentingan rakyat. Demi kepentingan pekerjaannya.

"Ketika ada bagian dari waktu, bagian dari pikiran, bagian dari sumber daya, bagian dari tindakan-tindakan yang diarahkan bukan untuk kepentingan publik, nah, di situlah aspek etik muncul," kata Sudirman dalam konferensi pers di Jalan Brawijaya X, Jakarta Selatan, Rabu (24/1).

Sudirman menyinggung tujuan dari pemilu. Ia ingin pemilu tahun ini membawa Indonesia naik kelas dengan cara menjaga etika.

Presiden Joko Widodo bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri acara penyerahan Pesawat ke-4 C-130J-30 tail number A-1344, Helikopter AS550 Fennec dan AS565 MBe Panther di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1) Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

"Tapi memang yang paling tinggi adalah kita ini sebagai negara bangsa yang beradab, yang sudah merdeka 78 tahun lamanya, mau enggak mengangkat Pemilu ini sebagai cara naik kelas untuk menjaga etika?" ujar Sudirman.

Menurut Sudirman peran terbesar seorang presiden ialah menjadi pemimpin moral karena itu akan diikuti seluruh bawahannya. Maka itu ia mengaku kaget dengan pernyataan Jokowi soal berkampanye tersebut, meskipun secara aturannya itu diizinkan.

"Jadi bukan soal legal tidak legal, legal tidak legal sudah terbukti bahwa itu bisa diterobos. Contohnya ketika ia memaksakan anaknya untuk masuk dalam kontestasi. Tapi soal legal tidak legal itu pimpinan tinggi negara ukurannya patut atau tidak. Artinya ukurannya ada di peran etika," jelas Sudirman.

"Nah, kami di 01 sejak awal sangat ingin membuat pemilu kali ini itu pemilu yang kita naikin kelasnya gitu. Baik dari sisi etika, sisi tata kelola, sampai pesan substansi yang ingin disampaikan ke masyarakat," pungkasnya.