Timnas AMIN soal Isu Bansos Ditunda Sepanjang Pemilu: Bansos Kewajiban Negara
PerbesarADVERTISEMENT
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Timnas AMIN memberikan tanggapan perihal penundaan bagi-bagi bansos selama proses pemilu 2024 berlangsung. Hal ini disampaikan oleh Captain Timnas AMIN Muhammad Syaugi di Markas Pemenangan Diponegoro 10, Jakarta Pusat, Sabtu (30/12).
ADVERTISEMENT
"Ya Allah ya rabbi, ini kan sudah disampaikan Timnas Amin maupun Pak Muhaimin, bansos itu memang kewajiban negara," ujar Syaugi kepada wartawan di lokasi.
Menurutnya, soal bagi-bagi bansos yang dilakukan pemerintah tak ada hubungannya dengan pasangan calon yang mereka usung.
"Ya jadi kewajiban negara, bukan dari paslon itu dan Pak Anies-Muhaimin begitu," tutupnya.
Perihal bansos sebaiknya dihentikan selama pemilu ini pertama kali disampaikan oleh pihak TPN Ganjar Mahfudz. Mereka menilai bansos selama pemilu bisa menimbulkan kecurigaan dan disangkutpautkan dengan politik uang.
"Pejabat pemerintah sangat rentan dicurigai bagi-bagi bansos. Dan itu menguntungkan paslon tertentu. Mudah-mudahan saya salah. Tapi persepsi publik seperti itu," ujar Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, di Jakarta, Jumat (29/12).
ADVERTISEMENT
Todung meminta Bansos sebaiknya tidak dibagikan hingga Pilpres selesai.
"Menurut saya, dalam konteks Pilpres dan pemilu sebaiknya itu tidak dilakukan, sampai Pilpres ini selesai. Jangan ada pihak yang mengambil keuntungan dari situasi semacam ini," tambah dia.
Todung juga menyarankan Bawaslu melakukan investigasi saat ada pembagian Bansos saat masa pemilu. Menurutnya, harus dipastikan bahwa bansos ini betul-betul dari pemerintah.
"Saya minta Bawaslu untuk melakukan investigasi misalnya terhadap semua pembagian Bansos, karena pada hakikatnya, Bansos itu adalah program pemerintah," tutur Todung.
"Pasti banyak yang tidak suka pasti saya akan dikritik, mungkin saya akan dibully setelah ini. Silakan saja, tapi saya bicara dalam tatanan public policy, kebijakan publik," tutupnya.