Timwas DPR Minta Prabowo Tertibkan Kemenag-BP Haji: Setop Bicara Kuota Haji

Petugas layanan lansia PPIH Arab Saudi Abdurrahman mendorong kursi roda yang dinaiki calon haji lansia Soemarno menuju Masjidil Haram untuk menunaikan umrah wajib. Foto: Andika Wahyu/ANTARA FOTO

Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) dan Kementerian Agama saling melemparkan pernyataan soal kuota haji. Ini justru menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Ketua Timwas Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurijal meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menertibkan kedua lembaga penyelenggaraan haji itu. Bila tidak, kebimbangan di tengah jemaah haji akan terus bergulir.

"Kita kembali ke Bapak Presiden, ada dua anaknya yang satu sudah berpengalaman menjadi nakhoda, yang sekarang baru akan menjadi nakhoda yaitu BP Haji kita mohon ditertibkan supaya publik tidak bingung, biar publik tidak menjadi was-was karena ada isu pemotongan kuota 50% itu," kata Cucun di Makkah, Arab Saudi, dikutip Jumat (13/6).

Ketua Timwas Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurijal. Foto: Ikhwanul Habibi/kumparan

Cucun menyayangkan sikap BP Haji dan Kemenag yang justru beradu pernyataan soal kuota haji yang belum ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi. Tidak sepantasnya, pejabat publik menyampaikan hal yang belum pasti.

"Tunggu tanggal 15 Muharam resminya ada di Mahsyar Nusuk akan diumumkan Pemerintah Saudi. Jangan berspekulasi dan jangan sekarang menyampaikan statement apa pun terkait kuota," ujar Wakil Ketua DPR itu.

"Jangan sampai mempengaruhi juga Pemerintah Saudi. Justru kita berharap kuota ini berjalan seperti biasanya bahkan berharap ada tambahan kuota di 2026 siapa pun operator haji tersebut," tambah dia.

Jamaah haji dari berbagai negara berjalan di Masjidil Haram, Makkah, Arab Saudi, Senin (9/6/2025). Foto: Andika Wahyu/ANTARA FOTO

Politikus PKB itu mengingatkan BP Haji agar tidak menjelekkan Kemenag yang sudah lama menjadi operator haji Indonesia. Sebab, tidak semua terlihat indah.

Cucun mengibaratkan Kemenag sebagai nakhoda kawakan yang sudah mengalami berbagai badai, angin, dan gelombang. Di sisi lain, BP Haji merupakan orang yang melihat laut dari pinggir pantai yang indah.

Karena itu, Cucun meminta kedua lembaga itu untuk berhenti berbicara soal kuota haji. Dia juga ingin Prabowo memberikan arahan kepada dua lembaga yang menjadi operator haji itu.

"Makanya kita kembali ke Bapak Presiden mohon ditertibkan dua putranya ini yang satu sudah dewasa, yang satu baru," kata Cucun.

Presiden Prabowo secara khusus membentuk Badan Penyelenggara Haji. BP Haji diproyeksikan akan mengelola dan menyelenggarakan pelayanan haji mulai 2026. Artinya, 2025 ini menjadi pelayanan tahun terakhir bagi Kementerian Agama.

Dalam penyelenggaraan haji 2025, Kemenag tetap menjadi pemegang kendali utama, dibantu BP Haji.

kepala BP Haji Mochamad Irfan Yusuf mengikuti RDP dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/4/2025). Foto: Youtube/ TVR Parlemen

Soal polemik kuota haji, Kepala BP Haji Mochammad Irfan sempat bertemu dengan Deputi Haji Kemenhan Arab Saudi. Ada sejumlah pembahasan yang diperbincangkan dalam pertemuan itu.

Dari hasil pertemuan itu, Irfan mengatakan, pemerintah Arab Saudi memang belum menetapkan kuota haji 2026. Tapi, dia menyebut ada wacana kuota dikurangi 50%.

“Kuota haji Indonesia untuk tahun depan belum ditentukan. Biasanya, angka kuota langsung diberikan setelah musim haji selesai. Ada wacana pengurangan kuota hingga 50 persen oleh pihak Saudi,” kata Irfan melalui keterangan tertulis, dikutip Rabu (11/6).

Pernyataan inilah yang kemudian menimbulkan polemik. Bila ini benar-benar terjadi, maka masa tunggu jemaah haji untuk berangkat bisa naik 2 kali lipat. Saat ini, ada daerah di Indonesia yang antreannya mencapai 48 tahun sejak mendaftarkan diri.

Menag Nasaruddin Umar menyapa jemaah haji. Foto: Moh Fajri/kumparan

Di sisi lain, Menteri Agama Nasaruddin Umar membantah isu pemotongan kuota haji itu. Nasaruddin memastikan belum ada keputusan soal kuota haji dan selama ini hubungan Indonesia-Saudi sangat baik.

“Saya tidak pernah dengar. Beberapa kali kami rapat, tidak pernah mendengarkan isu itu, ya. Karena kita kan sebagai, apa ya, resmi, ya,” kata Nasaruddin di Madinah, Kamis (11/6).

“Sebagai Menteri Agama dan juga sebagai Amirul Hajj. Kami tidak pernah mendengarkan isu itu. Tapi kalau mungkin teman-teman yang lain mendengarkan, saya sendiri tidak pernah,” tambahnya.