Timwas Haji DPR Soroti Keterlambatan Bus dan Distribusi Konsumsi saat Armuzna
·waktu baca 2 menit
PerbesarAnggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Nasir Djamil mengungkap sejumlah temuan terkait kendala operasional yang dihadapi jemaah haji Indonesia saat melakukan pemantauan di Maktab 602, Makkah.
Pengawasan dilakukan menjelang puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
Temuan Timwas Haji DPR ini merupakan persoalan yang pernah terjadi tahun-tahun sebelumnya.
Sorotan utama adalah keterlambatan armada bus penjemput jemaah serta distribusi konsumsi siap makan (ready to eat) yang dinilai belum optimal.
Keterlambatan Bus dan Konsumsi
Nasir mengatakan persoalan tersebut memerlukan perhatian serius dari penyelenggara haji karena berdampak langsung pada kenyamanan dan kesiapan jemaah menjelang fase puncak ibadah.
"Ternyata kita menemukan masalah, yang masalah ini juga ditemukan pada tahun-tahun sebelumnya. Soal keterlambatan bus yang menjemput jemaah haji, kemudian juga ada persoalan makanan yang terlambat diberikan, bahkan juga tidak diberikan sama sekali," kata Nasir Djamil, Rabu (27/5).
Politikus Fraksi PKS itu menilai, kendala operasional tersebut berkaitan dengan kesiapan pemerintah dalam mengelola operasional penyelenggaraan ibadah haji, termasuk mitigasi di lapangan.
Menurutnya, persoalan teknis seperti keterlambatan transportasi dan distribusi konsumsi dapat memengaruhi kondisi fisik jemaah yang seharusnya fokus mempersiapkan diri menghadapi fase wukuf.
Minta Mitigasi dan Pembenahan Teknis
Timwas Haji DPR RI mendesak instansi terkait segera melakukan pembenahan teknis secara cepat dan menyeluruh pada sektor-sektor yang masih mengalami kendala.
Nasir mengakui pengelolaan ratusan ribu jemaah dari seluruh Indonesia bukan perkara mudah. Namun, pengalaman penyelenggaraan haji selama bertahun-tahun dinilai seharusnya menjadi bahan evaluasi untuk meminimalkan persoalan yang berulang.
"Kami menyadari bahwa tidak mudah untuk mengurus ratusan ribu jemaah haji yang dari berbagai macam provinsi, bahkan di seluruh provinsi di Indonesia ini. Tapi paling tidak, pengalaman bertahun-tahun kita mengelola haji ini kan akan bisa membuat kita melakukan semacam mitigasi, mengurangi risiko terkait dengan potensi-potensi masalah yang akan dihadapi oleh jemaah haji," pungkasnya.