Timwas Haji DPR Temukan Dugaan Pungli Tawaf Rp 7,5 Juta ke Jemaah Lansia

kumparanNEWSverified-green

ยทwaktu baca 2 menit

comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Jemaah haji melaksanakan Tawaf Ifadah, sebagian melaksanakan salat Idul Adha, 27/5/2026 (10 Zulhijah 1447 H). Foto: Youtube @qurantvsa
zoom-in-whitePerbesar
Jemaah haji melaksanakan Tawaf Ifadah, sebagian melaksanakan salat Idul Adha, 27/5/2026 (10 Zulhijah 1447 H). Foto: Youtube @qurantvsa

Dugaan praktik pungutan liar (pungli) terhadap jemaah lansia untuk layanan tawaf dan tawaf wada di Makkah ditemukan oleh Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI 2026.

Hal itu disampaikan Anggota Timwas Haji DPR RI 2026 Abdul Wachid saat melepas keberangkatan jemaah menuju Arafah dari Hotel 502 Safwat Alshuruq, Sektor 5 Raudhah.

Menurutnya, praktik tersebut dilakukan oleh oknum yang memanfaatkan kondisi fisik jemaah lanjut usia yang membutuhkan bantuan mobilitas.

"Kami menemukan ada oknum yang memanfaatkan jemaah yang sudah tua," kata Abdul Wachid, Rabu (27/5).

Biaya Tawaf Disebut Capai Jutaan Rupiah

Ia menjelaskan sejumlah jemaah diminta membayar biaya besar untuk layanan pendampingan tawaf menggunakan kursi roda.

"Ada yang dikenai untuk tawaf ini dan juga tawaf wada itu dikenai Rp 5 juta. Ada yang dikenai Rp 7,5 juta," ungkapnya.

Timwas Haji DPR kini menelusuri dugaan praktik tersebut, terutama terhadap jemaah asal Grobogan dan Jakarta yang menjadi fokus temuan awal di lapangan.

"Nanti kami akan cari terutama jemaah yang sudah kami temui jadi fokusnya adalah jemaah Grobogan dan jemaah dari Jakarta," ujarnya.

Petugas Resmi Diminta Ambil Peran

Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR Marwan Dasopang mengatakan, persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2026 sejauh ini masih berjalan sesuai rencana. Foto: Dok. Timwas Haji DPR 2026

Abdul Wachid menegaskan layanan pendampingan bagi jemaah yang membutuhkan bantuan, termasuk penggunaan kursi roda, seharusnya dapat dibantu petugas resmi tanpa pungutan tambahan.

"Itu tidak perlu bayar. Petugas haji dari Kementerian Haji nanti akan turun tangan untuk membantu mendorong kursi roda untuk tawaf dan juga tawaf wada," tegasnya.

Menurutnya, besarnya jumlah jemaah lansia pada musim haji tahun ini membuat kebutuhan pendampingan, transportasi, hingga layanan kesehatan meningkat signifikan, terutama menjelang fase puncak haji di Armuzna.

Waspadai Kepadatan dan Percaloan

Di sisi lain, kepadatan jemaah di Masjidil Haram dinilai membuka celah munculnya praktik percaloan maupun pungutan tidak resmi terhadap jemaah yang membutuhkan bantuan fisik.

Karena itu, Timwas meminta pengawasan petugas diperketat agar jemaah tidak menjadi korban eksploitasi selama menjalankan ibadah.

Selain persoalan pungli, Abdul Wachid juga mengingatkan pentingnya koordinasi antara ketua regu, ketua rombongan, syarikah, dan petugas haji agar pergerakan jemaah menuju Armuzna berjalan tertib dan aman.

"Kami berharap nanti para ketua regu, ketua rombongan dan kerja sama dengan syarikat dan para petugas haji bisa dikendalikan dengan baik sehingga tidak terjadi jemaah yang tidak dapat mobil atau jangan-jangan terjadi jemaah yang berjalan kaki," katanya.