Tinjau SRMP 10 Bogor, Gus Ipul Tegaskan Sekolah Rakyat Tak Boleh Ada Titipan
·waktu baca 3 menit
PerbesarMenteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menegaskan penyelenggaraan Sekolah Rakyat tidak boleh diwarnai praktik titipan, pungutan liar (pungli). Ia memastikan seluruh proses penjangkauan calon siswa harus berjalan transparan, berbasis data resmi pemerintah.
Hal itu disampaikan Gus Ipul saat meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 10 Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (3/6), dalam rangka open house yang turut dihadiri Wakil Menteri Sosial Agus Jabo dan jajaran Kementerian Sosial.
Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul menekankan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program strategis Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan akses pendidikan bagi keluarga paling tidak mampu.
"Program ini adalah gagasan langsung dari Bapak Presiden Prabowo untuk keluarga paling tidak mampu. Ini adalah perhatian khusus dari Bapak Presiden, karena Bapak Presiden ingin seluruh anak Indonesia memperoleh pendidikan yang baik, tidak ada yang tertinggal," ujar Gus Ipul.
Ia menegaskan, proses penerimaan siswa Sekolah Rakyat tidak dilakukan melalui pendaftaran umum, melainkan melalui penjangkauan berbasis data kesejahteraan sosial melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dan temuan langsung di lapangan. Karena itu, ia melarang keras adanya penyimpangan dalam bentuk apa pun.
"Jadi ini pada saat ada penjangkauan, jadi menjangkaunya kita pakai data, tidak boleh memanipulasi data, tidak boleh menerima imbalan dalam bentuk apa pun. Jadi para orang tua wali, para pendamping tidak boleh ada pungutan, tidak boleh ada yang titip-titip KKN, tidak boleh ada titipan, semuanya itu harus berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan," kata Gus Ipul.
Ia menegaskan hanya anak-anak yang memenuhi kriteria keluarga paling tidak mampu yang dapat dijangkau dan masuk dalam program Sekolah Rakyat.
"Kalau memang paling tidak mampu, ya memang memasuki kriteria. Tapi tidak boleh menyusup-nyusupkan orang yang tidak memenuhi kriteria. Jadi ini adalah keluarga yang paling tidak mampu yang menjadi perhatian dari Bapak Presiden," ujarnya.
Gus Ipul juga memastikan, akan mengambil tindakan tegas jika ditemukan pelanggaran dalam proses penjangkauan maupun penerimaan siswa.
"Kalau ada yang main-main tolong dilaporkan, tolong disampaikan, kami akan tindak dengan tegas," katanya.
Selain itu, Gus Ipul juga menyampaikan perkembangan jumlah calon siswa Sekolah Rakyat tahun ajaran 2026/2027 yang telah melampaui target nasional.
"Per hari ini untuk tahun 2026 ini calon siswanya sudah lebih dari 30 ribu. Yang sudah dijangkau per hari ini ada 42.000 sementara alokasinya itu 32.640," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama,ia menjelaskan, penjangkauan itu dilakukan melalui data kesejahteraan sosial dan temuan langsung di lapangan, termasuk anak-anak dari keluarga rentan dan putus sekolah di berbagai daerah.
“Jadi yang dimaksud telah dijangkau itu mereka yang memenuhi syarat di data setelah itu dicek ke lapangan sudah komunikasi dengan orang tuanya itu yang dimaksud sudah dijangkau. Nah nanti sesuai alokasi akan kita seleksi kembali ya dari sekian banyak itu siapa yang menjadi prioritas tahun ini gitu ya. Nanti kita lihat mudah-mudahan semua berjalan sesuai prosedur yang ada,” katanya.