Titi Anggraini Usul Polisi Bisa Langsung OTT Politik Uang saat Pemilu

Anggota Dewan Pembina Perludem sekaligus dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini. Foto: Dicky Adam Sidiq/kumparan

Anggota Dewan Pembina Perludem sekaligus dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini, mengusulkan agar kepolisian bisa langsung melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap praktik politik uang dalam pemilu. Usulan ini disampaikan sebagai bagian dari upaya menghapus Sentra Gakkumdu dan menyederhanakan mekanisme penegakan hukum pemilu.

“Penanganan politik uang langsung oleh pihak kepolisian untuk memungkinkan OTT dan debirokratisasi penindakan,” kata Titi dalam rapat evaluasi pemilu bersama Komisi II DPR RI, Rabu (26/2).

Saat ini, penanganan politik uang dalam pemilu berada di bawah kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Prosesnya dimulai dari tahap deteksi dan pelaporan oleh pengawas pemilu di berbagai tingkatan, baik Bawaslu, Panwaslu, maupun Pengawas TPS, serta laporan dari masyarakat atau peserta pemilu.

Berdasarkan aturan yang berlaku, laporan harus disampaikan dalam batas waktu maksimal tujuh hari setelah kejadian dalam pemilu dan lima hari dalam pilkada. Agar bisa diproses, laporan juga harus memenuhi syarat formil dan materiil, termasuk adanya bukti kuat berupa keterangan saksi, dokumen, atau barang bukti lainnya.

Jika dugaan pelanggaran tersebut memenuhi unsur tindak pidana, kasusnya akan dilimpahkan ke Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu), yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan.

Namun, Titi menilai mekanisme ini justru memperlambat proses hukum karena adanya keharusan kesepakatan antara ketiga lembaga sebelum kasus dapat diproses lebih lanjut.

“(Laporan) berkutat di sentra Gakkumdu tetap juga diteruskan ke polisi, tetap juga diteruskan ke jaksa, nah itu kan namanya membirokraatisasi penegakan hukum,” ujarnya.

Sebagai solusi, Titi mengusulkan agar Sentra Gakkumdu dihapus. Dengan begitu, ketika ada indikasi kuat politik uang, kepolisian bisa langsung bertindak tanpa perlu menunggu proses panjang di Gakkumdu.

Jika Bawaslu masih diberikan kewenangan menangani pidana pemilu, maka kasus yang sudah memenuhi unsur tindak pidana bisa langsung diteruskan ke pengadilan.

“Saya sebagai masyarakat akan mau berpartisipasi kalau saya meyakini mekanisme penyelesaian masalah hukum itu efektif, tidak birokratis,” tegasnya.