Titiek Soeharto: Pancasila 'P4' Harus Diajarkan Lagi di Sekolah

Titiek Soeharto bersama Dirut TMII: Tanribali Lamo (Foto: Rafyq Panjaitan/kumparan)

Keluarga Presiden kedua Indonesia, Soeharto, mengadakan acara bertajuk "Bulan HM Soeharto". Anak kandung Soeharto, Siti Hediati Hariyadi, menyebutkan acara tersebut juga diadakan untuk mengenang ajaran ayahnya, termasuk soal Pancasila.

Titiek, sapaan Siti, merasa nilai-nilai Pancasila yang diajarkan Soeharto sudah memudar sehingga saat ini muncul masalah moral.

"Kelihatannya Pancasila sudah mulai luntur di sekolah, sudah tidak diajarkan lagi. Jadi sebenarnya Pancasila ini benteng buat generasi muda ya," kata Titiek pada peringatan Bulan HM Soeharto di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Minggu (11/3).

Selama masa Orde Baru, pemerintah merumuskan Pancasila dalam P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) yang diajarkan mulai dari pelajar hingga para pegawai negeri sipil. Namun, setelah Soeharto lengser kewajiban pengajaran P4 dicabut MPR.

Soeharto. (Foto: Reuters.)

Sedangkan, menurut Titiek, adanya pedoman pengamalan Pancasila masih penting. Generasi muda dianggapnya perlu benteng pemikiran untuk menjauhi narkoba dan seks bebas.

"Dengan maraknya narkoba dan sebagainya saya rasa, kalau jiwanya dipenuhi dengan mengerti Pancasila, mengamalkan Pancasila, itu kita akan bisa membentengi dari narkoba seks bebas. Jadi, itu ajaran Pak Harto saya rasa Pancasila harus diajarkan lagi di sekolah-sekolah," jelas Titiek.

Bukan hanya soal P4, Titiek juga menyayangkan tidak adanya Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Ketiadaan GBHN membuat kebijakan pemerintah sejak masa Reformasi, dianggap Titiek, tidak memiliki kesinambungan.

"Setelah reformasi itu ternyata kita butuh GBHN kalau enggak, tidak ada haluan negara melenceng-melenceng setiap kepala negara tidak ada haluannya semua punya kebijaksanaan sendiri-sendiri," kata Titiek.

Selama 32 tahun Soeharto berkuasa, ada GBHN yang ditetapkan MPR setiap lima tahun. Sejak masa Reformasi, tidak ada lagi GBHN. Sebagai gantinya terdapat UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. GBHN berubah wujud menjadi Rangkaian Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang kemudian dijabarkan dalam Rangkaian Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) selama 5 tahun.

Di tingkat daerah, Pemda merumuskan sendiri RPJP dan RPJM dengan merujuk pada visi misi program pembangunan presiden terpilih (RPJP Nasional).

Yayasan Damandiri bersama tujuh Yayasan yang didirikan Soeharto mengadakan serangkaian kegiatan bertajuk ‘Bulan HM Soeharto’. Kegiatan ini sudah dimulai di Yogyakarta mulai 1 Maret 2018 dalam rangka peringatan serangan umum 1 Maret.

Kelanjutannya adalah hari ini dengan kegiatan bakti sosial khitanan massal dan pentas seni budaya yang mengambil momentum peringatan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Kegiatan tersebut dipusatkan di Panggung Candi Bentar, Kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII).