Tito: Aturan Ormas Cukup Daftar tanpa Izin Bisa Picu Masalah seperti HTI

Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian. Foto: Kemendagri RI

Mendagri Tito Karnavian menyinggung soal kebebasan berserikat dan berkumpul yang diatur dalam UU Ormas. Tito mengatakan, kebebasan pembentukan ormas yang diatur dalam UU Ormas membuat sejumlah ormas dapat mendaftarkan organisasinya tanpa mendapatkan izin.

Menurut Tito, hal ini kemudian menjadi masalah. Tito pun mencontohkan HTI sebagai ormas yang kemudian memicu masalah di tengah masyarakat.

"Keluar UU Ormas dan lain-lain yang membuat organisasi boleh tidak perlu mendapat izin, cukup daftarkan. Jadi boleh daftar boleh tidak. Contohnya HTI dan ini akibatkan di satu sisi membuat lebih terbuka, di sisi lain bisa jadi suatu problem," kata Tito dalam Rakornas Forum Kerukunan Umat beragama yang digelar Kemenag, Selasa (3/11).

Markas HTI di Tebet Foto: Anggi Dwiky/kumparan

Hal itu, menurut Tito, membuat organisasi dengan ideologi yang intoleran bisa berkembang. Sehingga kebebasan berkumpul dan berserikat di Indonesia menghadapi tantangan.

"Ideologi, intoleran bisa berkembang dalam artian tidak paralel dengan ideologi Pancasila yang menaungi pluralisme. Lalu organisasi yang intoleran bisa berkembang, cukup daftar saja, boleh daftar boleh tidak," tuturnya.

Tito mengatakan tantangan selanjutnya yang dihadapi oleh Indonesia bukan lagi konflik ideologi, melainkan clash of civilization. Hal ini terlihat dari bagaimana demo bisa terjadi tanpa izin.

"Demokratisasi kita alami, kebebasan demo kita lihat sehari-hari tanpa perlu izin. Lalu kita lihat identitas keagamaan mulai muncul lagi, lalu muncul problem yaitu kemajuan teknologi informasi yang melahirkan cyber space sebagai dimensi keempat," ujarnya.

"Darat, laut, udara, dan cyber yang borderless, tidak ada batas. Kita lihat komunikasi sosial jadi tinggi, secara virtual juga tinggi," pungkasnya.