Tito Bakal Bandingkan Kinerja Pj dengan Kepala Daerah Hasil Pilkada

10 Juni 2024 16:17 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam gelaran World Water Forum (WWF) ke-10 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Rabu (22/5/2024). Foto: Ghinaa Rahmatika/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam gelaran World Water Forum (WWF) ke-10 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Rabu (22/5/2024). Foto: Ghinaa Rahmatika/kumparan
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pihaknya akan membuat penelitian untuk membandingkan kinerja kepala daerah hasil penugasan dengan kepala daerah yang dipilih melalui proses Pilkada.
ADVERTISEMENT
Hal tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Kerja Mendagri dengan Komisi II di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/6).
"Kita ingin membuat studi nantinya, semacam penelitian. It is time also to compare, ini juga waktu untuk membandingkan, bagus mana antara kepala daerah yang penugasan ini, dengan kepala daerah yang hasil Pilkada. Kita ingin tahu juga," kata Tito.
Tito menjelaskan, sejauh ini belum ada penelitian yang berdasarkan dengan metodologi mengenai perbandingan kinerja Pj dengan kepala daerah hasil Pilkada.
"Selama ini mungkin kita hanya berdasarkan pengetahuan empirik, pengetahuan yang belum didasarkan dengan metodologi. Kita ingin membuat kajian dengan metodologi yang melibatkan ahli, untuk melihat baik dengan cara kuantitatif maupun kualitatif, kira-kira bagus mana antara dua gelombang ini," ucap dia.
ADVERTISEMENT
Sejauh ini, Tito menuturkan ada 270 kepala daerah hasil Pilkada dan ada 271 kepala daerah hasil penugasan. Momen itu, katanya, tidak akan terulang lagi dengan adanya sistem Pilkada serentak saat ini.
"Mungkin dengan sistem sekarang ini waktu yang sangat bagus saya kira untuk menilai, dan setelah itu kita nggak merekomendasi apa pun. Tapi kita akan memberikan masukan kepada hasilnya kepada publik, kepada DPR, partai politik untuk melihat kajian itu apa pun hasilnya," tandas dia.