Tito Bicara OTT Lagi: Bukan Satu-satunya Senjata, Kalau Bukti Kuat Boleh

Mendagri Tito Karanvian usai melaporkan SPT tahunan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Rabu (9/3/2022). Foto: Kemendagri RI

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, bercerita soal bagaimana situasi penjara di luar negeri. Misalnya di negara Skandinavia, penjara kosong.

Hal ini disampaikan Tito saat menyampaikan sambutan dalam agenda Penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK di Gedung Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (9/3).

Tito menyinggung penjara kosong ini terkait dengan upaya penanganan dan pencegahan korupsi. Kata Tito, saat ini pencegahan menjadi upaya penting dalam pemberantasan korupsi, tanpa mengenyampungkan penindakan.

"Konsep pencegahan menjadi sangat penting dalam penanganan apa pun juga kasus termasuk korupsi dengan tanpa meninggalkan dan mungkin akan rehab, kalau kita bicara konsep, ya, seperti itu," kata Tito.

Kata Tito, dulu konsepnya penjara itu balasan. Kalau dia berbuat salah dibalas dengan dimasukkan penjara. Sekarang, konsepnya berbeda.

"Dulu pressure sekarang koreksi. Jadi orang perlu dikoreksi karena mereka salah," ungkapnya.

"Ini menandai bahwa keberhasilan dalam menangani kejahatan itu bukan diukur dari banyaknya orang masuk penjara, tapi, dari sedikitnya orang masuk penjara karena mereka tidak berkejahatan," tambah Tito.

Dia mencontohkan negara-negara yang penjaranya kosong karena minim orang berbuat kejahatan.

"Kita lihat di negara-negara maju seperti di Norway, di Belanda, terutama negara Skandinavia sekarang prison-nya kosong, tahanannya kosong, kenapa? Kejahatan jauh menurun. Sehingga saking kosongnya kemudian disewakan kepada negara lain, silakan nanti liat di Google," ungkap Tito.

Dalam hal penanganan korupsi juga demikian. Menurutnya, mencegah dan melakukan pendampingan lebih utama dibanding operasi tangkap tangan (OTT). Tapi bukan berarti OTT tak perlu.

"Kalau ada yang terbukti, punya bukti yang kuat, tindak tegas, bila perlu OTT untuk memberikan efek jera, efek jera itu penting," kata dia.

"Sekali lagi dalam penanganan apa pun kasus penindakan is not the only weapon to address the problem. Tidak hanya satu-satunya, justru to prevent is more important than cure mencegah lebih baik daripada mengobati," imbuh Tito.

Kendati begitu, Tito juga tak menampik bahwa pencegahan memang kompleks. "Tetapi, yang paling utama adalah komitmen, komitmen integritas atau political wish dari para pemegang kekuasaan," kata Tito.

"Makanya kita sekarang menandatangani Pakta Integritas Komitmen, kita harap ini tidak sekadar ritual kegiatan semata," imbuhnya.

Pada kesempatan di Bappenas ini, para lembaga negara melakukan Penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Aksi Pemberantasan Korupsi. Turut hadir Menteri Bappenas Suharso Monoarfa, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dan sejumlah jajaran Kementerian Keuangan.

Pada 2019 lalu, pernyataan Tito soal OTT KPK sempat viral. Ia menyebut OTT bukan prestasi.

"Bagi saya yang mantan pimpinan penegak hukum, OTT kepala daerah bagi saya bukan sesuatu hal yang luar biasa, bukan prestasi hebat. Karena sistem politiknya membuat dia harus balik modal. Sehingga ya tinggal menggunakan teknik-teknik intelijen, teknik-teknik investigasi, menarget kepala daerah, itu sangat mudah sekali," kata Tito dalam rapat bersama Komite I DPD di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (18/11).

"Jadi kita sudah menciptakan sistem yang membuat kepala daerah itu untuk korupsi. Kalau ada yang memang tidak melakukan itu, kita sangat bersyukur," imbuhnya.