Tito dan Pramono Bertemu, Bahas Skema Pembiayaan Infrastruktur Prioritas DKI

kumparanNEWSverified-green

·waktu baca 2 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bertemu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2026). Foto: Zahira Hilman/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bertemu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2026). Foto: Zahira Hilman/kumparan

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bertemu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk membahas sejumlah rencana pembangunan di Jakarta, termasuk pembangunan rumah sakit dan LRT.

Tito mengatakan pertemuan tersebut turut membahas skema pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) di bawah Kementerian Keuangan.

“Tadi kita bicarakan yang paling utama adalah mengenai masalah obligasi daerah. Dulu kan beliau pernah menyampaikan ada rencana membuat obligasi daerah,” kata Tito di Balai Kota Jakarta, Senin (17/11/2026).

Menurut Tito, rencana penerbitan obligasi daerah dinilai berpotensi menjadi beban bagi pemerintahan berikutnya karena bersifat utang. Karena itu, Pramono akan mengalihkan skema pembiayaan tersebut sesuai arahan Menteri Keuangan dengan memanfaatkan pinjaman melalui PT SMI.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bertemu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2026). Foto: Zahira Hilman/kumparan

Salah satu proyek yang akan dibiayai melalui skema tersebut adalah pembangunan rumah sakit. Pembayaran pinjaman nantinya dapat dilakukan melalui pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) yang masih menjadi hak Pemprov DKI dari pemerintah pusat.

“Jadi dapat uang untuk pinjaman membangun rumah sakit misalnya, kemudian piutang yang dari sini, DKI yang ada di Kementerian Keuangan DBH, DBH-nya itu yang dipotong,” ujarnya.

Tito menilai skema tersebut dapat mencegah beban utang berpindah kepada kepala daerah berikutnya karena pembayaran dilakukan melalui pemotongan DBH.

Selain pembangunan rumah sakit, Tito menyebut Pramono juga memaparkan rencana pembangunan LRT sebagai salah satu upaya mengatasi kemacetan Jakarta. Menurutnya, program pembangunan yang disampaikan Pramono berkaitan dengan tiga persoalan utama Jakarta, yakni kemacetan, banjir, dan kawasan kumuh.

“Nah ini bisa membantu rakyat untuk masalah kesehatan, ditambah lagi dengan mengurangi kemacetan, itu kan bagus, satu lagi masalah banjir,” kata Tito.

Tito mengatakan Kemendagri akan memberikan rekomendasi untuk pengajuan pembiayaan melalui PT SMI. Rekomendasi tersebut menjadi salah satu persyaratan bagi pemerintah daerah untuk memperoleh pinjaman dari PT SMI.

Reporter: Ghina Nur Syifana