Tito Gandeng KPK Awasi Pj Kepala Daerah: Jangan Macam-macam, Jangan Korupsi!

11 Agustus 2022 15:48
·
waktu baca 2 menit
sosmed-whatsapp-whitecopy-link-circlemore-vertical
Pelantikan 5 PJ Gubernur di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (12/5/2022). Foto: Annisa Thahira Madina/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Pelantikan 5 PJ Gubernur di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (12/5/2022). Foto: Annisa Thahira Madina/kumparan
ADVERTISEMENT
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggandeng KPK dalam mengawasi kinerja para penjabat (Pj) kepala daerah. Mereka yang menjabat diperingatkan agar tidak melakukan tindak pidana korupsi.
ADVERTISEMENT
“Kami bersama-sama KPK untuk yang bulan Juli lalu, nanti kita akan berikan pengarahan lagi, kita warning betul kepala daerah ini, karena kepala daerah Pj ini mereka tidak memiliki beban politik karena mereka bukan kader parpol,” kata Mendagri Tito Karnavian kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (11/8).
Tito mengatakan, para Pj sangat diwanti-wanti untuk tidak terjerumus dalam korupsi. Terlebih, mereka tak menggunakan biaya politik untuk menempati posisi tersebut. Mereka ditunjuk dan tanpa mengeluarkan biaya untuk kampanye.
Mereka tidak memiliki biaya politik untuk tim sukses segala macam, kampanye, kan, enggak ada, jadi kita warning jangan sampai ada korupsi.
-Mendagri
Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian memberikan sambutan pada acara peluncuran Tahapan Pemilu 2024 di halaman gedung KPU, Jakarta, Selasa (14/6/2022). Foto: Aditia Noviansyah/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian memberikan sambutan pada acara peluncuran Tahapan Pemilu 2024 di halaman gedung KPU, Jakarta, Selasa (14/6/2022). Foto: Aditia Noviansyah/kumparan
Tito mengultimatum jangan sampai ada para Pj yang melakukan tindakan lancung. Ia tak akan segan-segan mencopot dan menindak yang melakukan hal tersebut.
Sebab, lanjut dia, proses penindakan Pj berbeda dengan kepala daerah yang melalui proses pilkada. Pj dengan mudah bisa diganti ketika ada pemeriksaan inspektorat jenderal yang menyatakan terjadinya pelanggaran.
ADVERTISEMENT
“Jadi saya minta betul teman teman Pj ini. Inilah waktunya untuk berbuat baik dan memperbaiki sistem ya, karena enggak ada, sekali lagi, bukan kader parpol sehingga enggak ada beban politik dan tidak memiliki biaya politik untuk menjadi Pj,” ungkap Tito.
“Jadi jangan macam-macam,“ tegas mantan Kapolri itu.
Baca Lainnya
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020