Tito Karnavian: Di Negara Majority Low Class, Corona Dianggap Konspirasi

20 September 2020 21:04
sosmed-whatsapp-whitecopy-link-circlemore-vertical
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat launching Gerakan 26 Juta Masker se-Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Malang. Foto: Dok. Kemendagri
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat launching Gerakan 26 Juta Masker se-Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Malang. Foto: Dok. Kemendagri
ADVERTISEMENT
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, hingga saat ini masih banyak masyarakat yang tidak mempercayai virus corona. Menurutnya, sebagian besar masyarakat di negara majority low class menganggap COVID-19 adalah hoaks atau sebuah kebohongan.
ADVERTISEMENT
"Di negara yang majority low class, yang tidak terdidik, kurang mampu, jangankan meminta memakai masker, bahkan ada dikatakan COVID hoaks, konspirasi, dan lain-lain. Ini tidak gampang," kata Tito dalam webinar 'Strategi Menurunkan COVID-19, Menaikkan Ekonomi', Minggu (20/9).
Tito mengatakan hal itu justru berbanding terbalik jika dibandingkan dengan situasi di negara majority middle class seperti Singapura. Menurutnya, masyarakat Singapura sudah paham dengan bahaya virus corona sehingga penularan di sana dapat ditekan.
"Di negara-negara yang memiliki komposisi demografi yang rakyatnya middle class, terdidik, secara ekonomi mereka mampu, tadi disebut Singapura dan lain-lain mereka majority middle class. Mereka bisa googling pakai masker untuk apa," ucap Tito.
Meski begitu, mantan Kapolri itu mengatakan penanganan COVID-19 di Singapura dan Indonesia tidak bisa disamakan. Sebab ada tiga aspek yang menjadi faktor kunci perbedaan penanganan di Singapura dan Indonesia.
ADVERTISEMENT
"Ini sangat berkaitan pada 3 aspek pertama, aspek demografi. Makin kecil populasi otomatis makin mudah diatur. Tidak bisa apple to apple Singapura dibandingkan dengan Indonesia," jelas Tito.
"Kedua, juga sangat terkait dengan sistem politik. Ini saya kira tantangan juga kita lihat ada fenomena di negara-negara, saya tidak katakan Indonesia mesti seperti itu, tidak. Sistem otoriter kerajaan, oligarki, satu partai misalnya, mereka memiliki kebijakan tunggal menghadapi masalah nasional, selain keras tetapi bisa satu arah, paralel pusat dan daerah. Nah di negara demokrasi social kontrol menjadi sulit," tambah Tito.
Tito mengatakan pemeritah pusat juga sudah mempunyai cara menekan penularan virus corona. Mulai dari menjaga jarak, memaki masker dan mencuci tangan (3M) hingga testing, tracing isolating dan treatment (3T).
ADVERTISEMENT
"Kami sepakat untuk mendorong meningkatkan itu, kami juga mendorong daerah 3M, 3 T tadi, termasuk menghindari kerumunan sosial. Ini kam masalah utama pandemi itu penularan. Itu terjadinya penularan orang per orang," kata Tito.
"Yang terdepan itu bukan tenaga medis tetapi seluruh warga masyarakat. Menjaga agar tidak tertular, rumah sakit bukan front line, tetapi back line," tutup dia.
***
Saksikan video menarik di bawah ini.
Baca Lainnya
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·