Tito Minta Pemda Siapkan Perda Dukung Sekolah Rakyat

Mendagri Tito Karnavian (kedua kanan) menjawab pertanyaan wartawan saat tiba untuk menghadiri taklimat Presiden di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/3/2025). Foto: Galih Pradipta/ANTARA FOTO

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah segera menyiapkan peraturan daerah (perda) untuk mendukung penyelenggaraan program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini disampaikan Tito usai mengikuti rapat koordinasi tingkat menteri yang dipimpin oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Jakarta, Selasa (20/5).

“Kalau nanti tidak ada aturan yang dibuat khusus di atas, baik UU atau PP, maka otomatis kepala daerah keluarkan perda karena ini menyangkut aset yang harus disepakati antara pemerintah daerah dengan DPRD-nya,” ujar Tito.

Ia menyebut Kemendagri telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh kepala daerah agar memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sekolah Rakyat.

Mensos Safullah Yusuf dengan Kemendagri Tito Karnavian dan Wamensesneg Djuri Adriantoro di Kantor Kemensos, Jakpus, Selasa (20/5). Foto: Thomas Bosco/kumparan

Selain itu, kementeriannya juga tengah mempersiapkan draf perda serta perjanjian kerja sama antara Kemensos dan pemda, khususnya untuk pengelolaan aset milik daerah yang dipinjamkan ke pemerintah pusat.

“Beberapa aset tanah calon Sekolah Rakyat ada yang tercatat sebagai milik pemerintah pusat dan sebagian milik daerah. Untuk percepatan, Kemensos akan diberikan Hak Guna Bangunan (HGB), bukan mengubah status Hak Pengelolaan Lahan (HPL),” jelas Tito.

Dalam rapat tersebut, Tito turut mengungkapkan bahwa pemerintah telah menerima 351 usulan lokasi Sekolah Rakyat dari 298 kabupaten/kota di 24 provinsi. Namun, baru 64 titik yang memenuhi syarat minimal lahan seluas lima hektare.

“Tadinya semangat daerah-daerah tinggi sekali, tapi banyak belum memenuhi kriteria. Lahan harus minimal lima hektare, clean and clear, ada akses jalan, listrik, air, dan infrastruktur dasar,” ujarnya.

Mensos Saifullah Yusuf (Gus Ipul) berkunjung ke Al Hikmah Boarding School Batu, melihat siswa mengajari calon siswa Sekolah Rakyat, Senin (19/5/2025). Foto: Dok. Kemensos

Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyatakan bahwa pemerintah optimistis Sekolah Rakyat bisa mulai berjalan pada Juli 2025. Menurutnya, seluruh kementerian dan lembaga siap memberikan dukungan penuh.

“Di bawah kendali Pak Mensos, kita optimistis Sekolah Rakyat akan berjalan didukung seluruh K/L dan BUMN. Ini untuk memfasilitasi anak-anak yang belum punya akses pendidikan agar bisa mengenyam layanan pendidikan yang layak,” ujar Juri.

Sekolah Rakyat merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam menekan angka kemiskinan melalui penyediaan pendidikan gratis dan bermutu bagi masyarakat miskin. Pemerintah menargetkan pembangunan 200 sekolah hingga akhir tahun ini, sebagian di antaranya dibiayai oleh dana Corporate Social Responsibility (CSR).