Tito: Pilkada Rusuh karena 60% KPUD Tak Netral, Aparat Kena Tumpahan Cuci Piring

Mendagri Tito Karnavian memimpin Rakor Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (6/6/2023). Foto: Dok. Istimewa

Mendagri Tito Karnavian mengantisipasi potensi kerusuhan imbas Pilkada Serentak 2024. Tito mengatakan, pemerintah sudah memetakan mana saja daerah rawan kerusuhan.

Ia menyebut, hari paling rawan Pilkada bukan saat pencoblosan 27 November nanti. Tetapi, setelah pencoblosan karena situasi di lapangan menjadi tidak menentu lantaran paslon yang bertarung menunggu hasil.

"Hari H bukan terpenting, tapi salah satu hari terpenting. Justru yang agak rawan setelah itu," kata Tito dalam rapat koordinasi nasional Trantibumlinmas dalam rangka kesiapsiagaan dan kelancaran pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Jakarta, Rabu (13/11).

KPUD Jakarta lantik 103.845 anggota KPPS untuk Pilgub Jakarta, Kamis (8/11/2024). Foto: Dok. Humas KPUD Jakarta

Tito menjelaskan, berdasarkan data yang ada, sebagian besar kerusuhan Pilkada dipicu oleh KPU yang tidak netral.

"Nanti kalau teman-teman KPU tidak netral di daerah KPUD, dan maaf, hampir 50-60 persen berdasarkan data, persoalannya dari KPU bukan pusat tapi KPUD karena pasang komisioner (titipan parpol)," jelas Tito.

"Pertaruhan (KPU) di beberapa daerah itu sudah kayak pertaruhan Pilkada sendiri, pasang orang, sama Bawaslu juga dipasang, bagaimana mau netral? Kalau sudah engga netral, aparat keamanan tumpahan cuci piring aja," tambah dia.

Oleh sebab itu, eks Kapolri ini meminta KPU selaku penyelenggara Pilkada harus netral. Bawaslu sebagai pengawas harus tegas dan tidak segan menindak jika ada pelanggaran.

"Ini Bawaslu harus tegas, kemampuan memetakan dari aparat TNI-Polri, baik dari operasional dari BIN, intelijennya itu jadi kunci," kata Tito.