Tito: Pj Gubernur yang Mau Maju Pilkada 2024 Harus Lapor Maksimal 17 Juli

Mendagri Tito Karnavian memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (11/9/2023). Foto: Kemendagri RI

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengimbau Penjabat (Pj) Gubernur yang berniat maju di Pilkada 2024 untuk melapor ke Kemendagri. Paling lambat tanggal 17 Juli.

Hal ini dinilai agar proses Pilkada dapat berlangsung dengan adil tanpa ada intervensi politik dari Pj Kepala Daerah.

"Kita ingin ciptakan Pilkada yang fair. Maka 40 hari sebelum masa pendaftaran yaitu 27 Agustus 2024 pendaftaran paslon, kita minta segera diberi tahu agar Pilkada berlangsung fair," ujar Tito dalam sambutannya di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (24/6).

Ia juga mencontohkan pada Lalu Gita Ariadi yang mundur sebagai Pj Gubernur NTB karena ingin maju di Pilgub NTB.

"Pak Lalu Gita menyampaikan keinginannya untuk running sebagai Gubernur NTB. Kami sampaikan kita tak pernah halangi hak politik tiap orang untuk dipilih dan memilih, termasuk untuk penjabat. Namun kita batasi sesuai aturan," ucap Tito.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam acara pelantikan Pj Gubernur Sumut, Sumsel dan NTB di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (24/6/2024). Foto: Fadlan Nuril Fahmi/kumparan

Alasan ditetapkannya pada 17 Juli 2024 karena penugasan Pj Gubernur terbatas. Sehingga perlu melapor agar proses membangun hubungan politik dengan sejumlah partai bisa lebih leluasa.

"Dan beri ruang kepada teman-teman yang akan ikut dalam Pilkada memiliki ruang manuver yang lebih luas, karena Pj terbatas karena penugasan. Termasuk membangun hubungan politik. Karena itu deadlinenya tanggal 17 Juli," tuturnya.

"Dan saya tawarkan rekan-rekan pejabat yang ingin ikut Pilkada silakan mengundurkan diri, atau opsinya adalah dengan hormat kami akan berhentikan. Karena mungkin akan running Pilkada tapi tidak memberi tahu. Tujuannya agar Pilkada fair," pungkasnya.