Tito Resmikan Provinsi Papua Barat Daya dan Lantik Musa'ad Jadi Pj Gubernur

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kanan) memukul tifa saat peresmian tiga daerah otonom baru papua di Kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat (11/11/2022). Foto: Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO

Mendagri Tito Karnavian hari ini meresmikan satu lagi provinsi baru di Papua yaitu Provinsi Papua Barat Daya. Tito juga melantik Muhammad Musa'ad sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya.

Pelantikan dilakukan di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (9/12). Tito memandu langsung pengambilan sumpah jabatan Musa'ad.

"Bersediakah Saudara mengucap sumpah dalam agama Islam?" tanya Tito kepada Musa'ad, Jumat (9/12).

"Bersedia," ucap Musa'ad.

Tito kemudian memandu sumpah jabatan secara Islam yang diikuti Musa'ad secara langsung.

"Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai Pejabat Gubernur Papua Barat Daya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh UUD 1945 dan menjalankan segala UU dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat nusa dan bangsa," tutur Musa'ad.

Setelah mengambil sumpah jabatan, Musa'ad memakai tanda pangkat dan meyematkan tanda jabatan di bahu. Lalu, penyerahan keputusan Presiden Jokowi. Setelah itu, Tito melantik Musa'ad.

"Pada hari ini, Jumat, 9 Desember 2022, saya Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia dengan resmi melantik Saudara Muhammad Musa'ad sebagai Penjabat Gubernur Papua Barat Daya berdasarkan keputusan Republik Indonesia Nomor 122/P tanggal 9 Desember 2022 tentang pengangkatan Penjabat Gubernur Papua Barat Daya," kata Tito.

"Saya percaya Saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan atas nama Presiden Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian," lanjut Tito.

Dalam sambutannya, eks Kapolri ini mengatakan aspirasi pengembangan wilayah DOB Papua Barat Daya sudah diharapkan sejak 2006 lalu. Aspirasi ini juga sudah disampaikan langsung kepada Jokowi.

"Aspirasi untuk pemekaran Papua Barat daya sudah cukup lama tadi disebutkan dari tahun 2006 sudah ada aspirasi itu yang berlanjut ke aspirasi aspirasi dari tahun ke tahun waktu ke waktu yang disampaikan kepada bukan hanya kepada Kementerian Dalam Negeri tetapi juga langsung kepada Bapak Presiden pada kunjungan," tuturnya.

"Bahkan pada saat tokoh-tokoh Papua datang ke istana menghadap beliau lebih dari itu juga disampaikan melalui mekanisme konstitusi yang ada yaitu ke DPR RI dan ke DPD RI," tutup Tito.