Tito Sebut Pilkada Langsung Picu Biaya Politik Mahal, Bikin Kepala Daerah Korup?

Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian dan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat konferensi pers di Gedung Juang KPK, Senin (8/7/2024). Foto: Fadhil Pramudya/kumparan

Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, menyinggung praktik korupsi yang kerap dilakukan oleh kepala daerah. Menurutnya, para kepala daerah hasil Pilkada langsung memerlukan biaya politik yang tinggi.

Hal itu dinilai Tito membuat para kepala daerah tersebut melakukan korupsi dengan tujuan mengembalikan biaya politik yang telah dikucurkan.

Berbeda halnya dengan pejabat (Pj) kepala daerah yang ditunjuk untuk mengisi kekosongan jabatan. Sehingga, Tito menekankan bahwa mereka tak mengeluarkan biaya politik untuk menduduki jabatan kepala daerah itu.

Berkaca dari hal tersebut, eks Kapolri itu pun mengungkapkan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan melakukan penelitian untuk melihat kelebihan dan kekurangan antara kepala daerah hasil Pilkada dengan Pj kepala daerah yang ditunjuk mengisi kekosongan.

"Bagi Kemendagri, inilah waktu untuk kita melakukan survei penelitian plus minus kepala daerah hasil pilkada, plus minus kepada daerah hasil penunjukan karena mengisi kekosongan yang waktu yang panjang ini," tutur Tito kepada wartawan, di Gedung Juang KPK, Senin (8/7).

"Nah, di sini kita berusaha tetap tentunya mendorong demokrasi, tapi bagaimana mengurangi damage dari sistem Pilkada langsung, ya kelemahan-kelemahan Pilkada langsung yaitu biaya politik yang tinggi," sambungnya.

Oleh karenanya, Tito pun menyinggung terkait penentuan kepala daerah agar biaya politik yang dikeluarkan rendah.

"Jadi, tantangan kita adalah bagaimana kita menemukan sistem yang tepat untuk membuat rekrutmen kepala daerah biaya-biaya politiknya rendah, itu satu," imbuh Tito.

Tak hanya itu, ia pun juga menyinggung terkait ide peningkatan kesejahteraan yang sempat diusulkan oleh para kepala daerah.

"Yang kedua adalah bagaimana kita untuk menjaga, membuat, meningkatkan, kesejahteraan aparat di daerah termasuk kepala daerah," ucap dia.

"Salah satu ide yang pernah terlempar dari teman-teman kepala daerah adalah misalnya memberikan selain biaya operasional tertentu, mereka juga diberikan insentif ketika PAD-nya [pendapatan asli daerah] berhasil ditingkatkan. Jadi sekian persen dari PAD itu diberikan bonus kepada kepala daerah. Nah, ini mungkin salah satu solusi tadi yang perlu dibicarakan nantinya," pungkasnya.