Tito: Tak Ada Satu Pun Orang yang Bisa Pastikan Kapan Corona Berakhir

Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian. Foto: Kemendagri RI

Kurang dari satu bulan lagi, Pilkada Serentak 2020, akan mencapai puncaknya pada hari pemungutan suara 9 Desember. Namun demikian, pagelaran Pilkada bisa digelar di akhir tahun seperti saat ini, bukan perkara mudah. Sebab, Indonesia dan dunia dilanda pandemi virus corona.

Mulanya, Pilkada serentak akan digelar pada September 2020, tetapi diundur akibat pandemi. Keputusan itu diambil cepat oleh pemerintah pada Maret 2020, saat pasien pertama corona ditemukan di Indonesia.

Mendagri Tito Karnavian membeberkan, saat itu KPU langsung menghentikan rangkaian pemilu. Kemudian stakeholder menggelar rapat bersama DPR dan pihak lain terkait penyelenggaran pemilu.

"Kita semua sepakat dihentikan dengan 3 skenario yaitu (dihelat lagi) bulan Desember 2020, Maret 2021, September 2021," kata Tito dalam 'Webinar Pembekalan Cakada Provinsi Kepulauan Riau, Lampung, NTT, dan Kalimantan Timur', yang disiarkan Kanal KPK di YouTube, Selasa (10/11).

Ilustrasi pilkada Foto: Embong Salampessy/Antara

Tito mengatakan, dalam prosesnya, pemerintah berkonsultasi dengan sejumlah pihak terkait penentuan kapan Pilkada bisa digelar. Konsultasi dilakukan termasuk dengan ahli kesehatan.

"Pertanyaan yang terpenting diketahui jawabannya adalah, apakah ada jaminan kapan? siapa yang bisa menjamin kapan pandemi ini akan selesai? pertanyaan itu karena ini penting dalam rangka untuk menentukan kapan timing untuk melaksanakan Pilkada," kata Tito.

"Dan ternyata tidak ada jawaban, tidak ada satu pun sampai hari ini tidak ada dari dalam negeri maupun luar negeri, internasional, yang menyatakan selesainya tahun ini bulan ini, enggak ada," ungkapnya.

Tito membeberkan, adapun skenario yang muncul terkait usainya pandemi yakni terbagi menjadi beberapa opsi. Mulai dari ditemukannya vaksin; tercapainya herd immunity; virus bermutasi menjadi lebih lemah seperti kasus Spanish flu; atau ditemukannya obat mujarab atasi virus.

Namun skenario-skenario tersebut, kata Tito, tak memunculkan waktu pasti kapan akan terjadi. Sehingga, ini salah satu yang menjadi alasan mengapa Pilkada tetap digelar tahun ini.

Polisi Korea Selatan berjaga di dekat alun-alun Gwanghwamun, di pusat kota Seoul, Korea Selatan (3/10). Foto: Heo Ran/REUTERS

Selain itu, ujar Tito, Indonesia juga melihat pagelaran pemilu di tengah pandemi di negara lain sebagai pertimbangan.

"Kembali saya sampaikan karena tidak ada skenario yang pasti kapan selesai kita juga melihat tempat lain bagaimana, di tempat lain itu pemilu-pemilu rata-rata mereka ada yang on schedule seperti Korea Selatan 14 April," kata dia.

"Bulan April, itu di puncak mereka negara kedua yang terserang setelah Tiongkok adalah Korea Selatan mereka melaksanakan (pemilu) dan hasilnya luar biasa. Dengan protokol COVID yang benar mereka bisa tidak terjadi penularan, klaster Pilkada pemilu tidak ada, itu pemilu legislatif nasional dan tingkat partisipasi mereka dari tahun 1992 itu tertinggi untuk ukuran mereka, (capai) 62 persen," pungkasnya.