Tito Tegur Pemkot Bandar Lampung karena Anggaran Pilkada Macet: Mana Uangnya?

Mendagri Tito Karnavian memberikan keterangan pers saat penyerahan penghargaan lomba inovasi new normal yang digelar Kemendagri. Foto: Kemendagri

Mendagri Tito Karnavian menegur Pemerintah Kota Bandar Lampung karena anggaran Pilkada dari Pemda untuk KPU dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada Serentak 2020, macet. Padahal, hampir seluruh daerah kini hampir terealisasi 100 persen.

"Saya kira ini Kota Bandar Lampung ini paling macet saya juga enggak tahu kenapa. Kota Bandar Lampung, dari perasaan saya, kalau dari rapat ini paling banyak saya tegur itu Bandar Lampung terus," kata Tito dalam webinar Pilkada Berintegritas di acara KPK, Selasa (20/10).

"Sekarang PJ-nya kalau ada di sini, tolong cek, dari pada kita periksa dari Irjen nanti. Mana uangnya," sambungnya.

Tito mengatakan, terkait NPHD ini telah disepakati oleh 270 daerah yang mengikuti Pilkada Serentak. Adapun realisasinya sudah hampir mendekati 100 persen.

Ia merinci, selain Kota Bandar Lampung, ada sejumlah daerah lain yang belum tuntas 100 persen membayarkan NPHD-nya. Kepada KPU, ada 5 Kabupaten Kota yang belum melunasi yakni Kota Bandar Lampung; Kabupaten Paser; Kabupaten Boven Digoel; Kabupaten Waropen; dan Kabupaten Raja Ampat.

Sementara, yang belum membayar 100 persen untuk Bawaslu ada Kota Bandar Lampung; Kabupaten Boven Digoel; Kabupaten Waropen; dan Kabupaten Raja Ampat.

Sedangkan, yang belum membayar kepada Polri dan TNI ada 92 daerah yang terdiri dari 1 provinsi Kalimantan Selatan; 78 Kabupaten dan 13 Kota. Namun tak dirinci daerah mana saja.

Anggaran yang terkumpul, sudah digunakan untuk keperluan KPU, Bawaslu, hingga untuk biaya keamanan oleh Polri dan TNI.

"Ini kalau kita lihat anggaran ini untuk KPU sudah sepuluh triliun, seratus enam puluh empat miliar lebih. Kemudian 99,58 persen. Untuk Bawaslu itu sudah Rp 3,4 T lebih, 99,61 persen, dan untuk aparat keamanan Polri dan TNI itu sudah Rp 1,2 T lebih atau 83, 77 persen," kata dia.

Ilustrasi pemilih pada Pilkada. Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

Ia pun meminta Dirjen Keuangan Daerah untuk segera menuntaskan dan mendorong daerah yang NPHD-nya belum tuntas 100 persen.

"Di sini ada Dirjen Keuangan Daerah, saya minta dorong betul daerah-daerah lain yang belum tuntaskan 100 persen, daerah mana saja. Karena semua sekarang plt, perintahkan ke plt untuk segera melunasi agar tak ada lagi beban Bawaslu KPU atau aparat keamanan," kata dia.

"Pilkada, untuk bisa sukses tentu merupakan suatu orkestra, dari sejumlah elemen yang pertama elemen saya kira pemerintah. Pemerintah memiliki peran penting, yang pertama masalah anggaran. Penganggaran saya kira anggaran sudah didukung baik oleh APBD dengan naskah perjanjian hibah 270 daerah," pungkasnya.