Tjahjo Kumolo: Politisasi Birokrasi Masih Jadi Tantangan di Pilkada 2020

Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo. Foto: Kementerian PANRB

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Tjahjo Kumolo, membeberkan tantangan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 dari sisi aparatur sipil negara (ASN). Tjahjo mengungkapkan, masih adanya politisasi birokrasi dalam pesta demokrasi tersebut.

"Kalau kita cermati Pilkada serentak 270 daerah di tahun 2020 ini yang digelar 9 Desember tantangan yang terjadi masih ditemui adanya politisasi dalam birokrasi," kata Tjahjo dalam diskusi yang digelar oleh ICW, Kamis (8/10).

"Seringkali momen ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu, untuk mengambil keuntungan misalnya. Hal ini termasuk dalam bentuk korupsi," sambung dia.

Tjahjo mengatakan, oknum ini kerap memanfaatkan keuntungan dengan menggunakan ASN di birokrasi. Namun, Tjahjo tak merinci bentuk politisasi yang kerap dilakukan.

Meski begitu, Tjahjo mengajak kepada para ASN bisa bekerja dengan baik di tengah Pilkada. Begitu juga bersikap netral dalam memilih calon yang berkontestasi.

"Mari kita sama-sama mengingatkan, sama-sama memberantas politisasi dalam birokrasi Pilkada ini bisa berjalan secara demokratis, baik yang petahana maupun yang sedang berjuang. Posisikan birokrasi ini tidak memihak kepada salah satu pasangan calon," ujarnya.

"Walaupun birokrasi punya hak pilih, tapi birokrasi harus profesional melayani masyarakat di tengah hiruk pikuknya adanya kampanye-kampanye, maupun tahapan tahapan Pilkada serentak ini," sambungnya.

Ilustrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

Pentingnya Nilai Integritas

Selain mewanti-wanti birokrasi tak ikut berpolitik, Tjahjo juga menyinggung penanaman nilai integritas. Sesuai arahan Presiden Jokowi, kata Tjahjo, program ke depan akan dilakukan agar birokrasi bisa bekerja efektif dan berintegritas.

"Pak Jokowi inginkan rutinitas harus mulai dihilangkan, cepat ambil keputusan, mencermati perkembangan dan dinamika yang ada," kata dia.

"Di mana pembangunan SDM aparatur harus segera dilakukan melalui pengembangan kapasitas dan kompetensi serta harus mengarah pada transformasi budaya yang lebih terbuka yang lebih dinamis, berdaya saing tinggi, namun tetap memegang teguh nilai-nilai luhur dan kejujuran dalam bekerja," sambungnya.

Tjahjo mengatakan, untuk menciptakan birokrasi macam itu, diperlukan adanya sinergi antara kementerian lembaga terkait, termasuk LSM, dan seluruh pihak.

Aparatur Sipil Negara (ASN) saat upacara. Foto: ANTARA FOTO/Rahmad

"Sebagai role model di darah serta pastikan program reformasi birokrasi di daerah sesuai dengan visi misi presiden dan wakil presiden. Ini yang kita targetkan 2 tahun 3 tahun, soal nanti 2024 bila punya presiden baru, punya visi misi yang berbeda, setidaknya kita itu harus profesional. birokrasi itu harus melayani," ujarnya.

Tjahjo juga menekankan pentingnya akuntabilitas kerja pemerintah, mulai dari penguatan pengawasan melalui pembangunan zona integritas hingga menciptakan pelayanan yang prima. Tjahjo menyebut, saat ini pemerintah tengah memonitor hal tersebut hingga level daerah.

"Ini yang terus kami monitor di tingkat polres, di tingkat kejaksaan negeri, sampai kejaksaan tinggi, di pengadilan negeri, di imigrasi, rumah sakit daerah, sampai puskesmas, kemudian layanan pemasyarakatan, pertanahan, lapas dan rutan, ini yang coba ingin kita capai," kata dia.