Tjahjo Minta Kepala Daerah Kampanye Pilpres Hanya Sabtu dan Minggu

Mendagri Tjahjo Kumolo. (Foto: ANTARA FOTO/Zabur Karuru)

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menghadiri acara Diklat Kepala Daerah Gelombang I hasil Pilkada Serentak 2018 di Gedung BPSDM Kemendagri, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (12/10).

Dalam sambutannya, Tjahjo meminta kepala daerah yang terlibat dalam tim pemenangan capres-cawapres baik Jokowi-Ma'ruf Amin maupun Prabowo-Sandi untuk mengetahui aturan yang sudah ditetapkan oleh KPU. Setiap kepala daerah yang ingin ikut kampanye di hari kerja harus mengajukan cuti kepada atasannya yakni kepada Gubernur untuk Bupati/Wali Kota, kepada Menteri untuk Gubernur.

Namun Tjahjo meminta agar para kepala daerah berkampanye saat akhir pekan saja agar tidak perlu cuti dan tidak meninggalkan tugasnya melayani masyarakat.

“Kepala daerah dan wakil mau deklarasi dukung capres mau kampanye boleh tapi harus ada izin. Sebaiknya kalau mau deklarasi capres harinya sabtu-minggu saja. (Kampanye juga) jangan pakai gedung Pemda, pakai uang sendiri, dan cermati semuanya," kata Tjahjo

Mendagri Tjahjo Kumolo di Kantor BPK. (Foto: Ferry/kumparan)

Menurut Tjahjo, masa kampanye pada Pemilu 2019 kali ini memang terlalu panjang. Tjahjo mengaku pernah mengusulkan kepada KPU dan DPR untuk merevisi PKPU terkait masa kampanye ini agar dipersingkat, tetapi ternyata tidak bisa. Untuk itu, ia meminta para kepala daerah dan masyarakat menikmati masa kampanye yang panjang tersebut.

“Pileg dan Pilpres lima bulan kampanye ini melelahkan. Kemarin saya sudah minta direvisi singkat tapi enggak bisa. Ya sudah kita nikmati saja,” ujar Tjahjo.

Selain itu Tjahjo juga mengingatkan kepada para kepala daerah bahaya dari ancaman terorisme dan radikalisme, serta meminta seluruh kepala daerah agar tidak terjerat dalam kasus korupsi. Ketiga masalah tersebut perlu menjadi prioritas masing-masing kepala daerah untuk tetap waspada.

"Tantangan sekarang yang dihadapi saat ini satu, kami ingatkan masalah radikalisme terorisme, ini dicermati hati-hati. Soal korupsi, dana hibah, dana bansos, retribusi pajak, mekanisme pembelian itu budgeting-nya harus dibuka dengan baik. Hati-hati rawan korupsi. Sudah ada 300-an lebih anggota DPRD kita kena KPK. Mau pakai ilmu canggih kayak apa pasti yang lapor enggak jauh-jauh ya orang dekat sendiri," tutup Tjahjo.