TKN Ajak Demokrat Duduk Bersama Bahas Koalisi

Anggota DPR Komisi II Ace Hasan Syadzily Foto: Aprilandika Pratama/kumparan

Meski telah membangun komunikasi dengan Joko Widodo, namun Partai Demokrat menegaskan masih berkoalisi dengan Prabowo-Sandiaga hingga ada keputusan dari MK.

Namun di sisi lain, Partai Demokrat juga tak menampik berkomunikasi dengan koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin. Menanggapi hal ini, juru bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadziliy, meminta Partai Demokrat untuk membahas hal ini bersama.

"Tentu ini harus dibicarakan secara bersama-sama. Tidak ujug-ujug mengeluarkan pernyataan membubarkan koalisi, karena koalisi itu sangat penting untuk mengawal kinerja pemerintahan," kata Ace di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (12/6).

Ace menuturkan, jika nantinya Partai Demokrat ingin bergabung ke koalisi Jokowi-Ma'ruf, koalisi paslon petahana itu tak menutup diri. Sebab TKN meyakini tujuan berkoalisi agar pemerintahan Jokowi lima tahun ke depan dapat berjalan dengan baik.

"Oleh karena itu jika Partai Demokrat mau bergabung KIK (Koalisi Indonesia Kerja), tentu kami sangat terbuka," tuturnya.

Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Istana Bogor. Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Ace menjelaskan, kubu Jokowi-Ma'ruf sangat terbuka untuk bisa berkoalisi dengan siapapun dalam tujuan membangun bangsa. Terlebih agar bersama-sama meraih cita-cita politik Jokowi dalam nawacita jilid dua.

"Koalisi itu dibentuk dalam rangka bagaimana kerja kerja politik Pak Jokowi itu mendapatkan setidaknya dukungan di parlemen," tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan Partai Demokrat masih berada di koalisi Prabowo-Sandi. Namun, menurutnya, meskipun berbeda koalisi, komunikasi dengan 01 dibutuhkan untuk bersama membangun negara.

"Tentu ada yang bertanya di 02 tetapi kemudian komunikasinya dengan 01 tetap jalan? Ya memang begitu. Masa kita karena tidak boleh komunikasi. Ini kan untuk kepentingan rakyat," kata Syarief.