TKN Prabowo: Mungkin Ada Pihak Kami yang Curang, tapi Enggak Signifikan

Waketum Partai Gerindra Habiburokhman di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Minggu (5/11/2023). Foto: Luthfi Humam/kumparan

Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman, berbicara potensi kecurangan di Pemilu 2024. Katanya, semua paslon punya peluang curang.

Ia pun mencontohkan adanya oknum di pihaknya yang berpotensi curang. Namun jumlahnya tidak signifikan.

"(Elektabilitas) Udah unggul sekian persen, lembaga survei mohon maaf, sebagian besar lembaga survei kan pasangan kami unggul. Lalu kalau putaran kedua mohon maaf dikatakan tetap unggul. Lantas ada pelaku-pelaku ini ya mungkin benar dia melakukan perbuatan yang menguntungkan kami, tapi angkanya enggak signifikan, tapi mereka tersebar luas kan," kata Habiburokhman kepada wartawan, Jumat (7/1).

"Lalu bisa dikategorikan sistematis ya kan, terstruktur, sistematik, karena banyak disebut masif, bisa lewat kita di Mahkamah Konstitusi," sambungnya.

Ia menambahkan, potensi seperti itu tidak hanya terjadi di pihak Prabowo-Gibran. Semua punya peluang yang sama.

"Ya karena saya pikir di satu sisi tentu ada potensi dari semua paslon untuk memanfaatkan atribut, yang ada pada dirinya untuk kemenangan," ujar dia.

Kata dia, bila ada yang curang atau memanfaatkan kekuasaannya, itu masuk akal, tapi tak banyak. Ia pun memberikan contohnya.

"Secara manusiawi masuk akal, kita tidak bisa kendalikan sekian ribu tim pendukung kita. Misalnya ada kepala desa, di sini misalkan Jakarta Timur ada lurah yang saudaranya Habiburokhman ya kan," tuturnya.

"Dia secara manusiawi naluri ingin menggunakan kekuasaannya, menguntungkan saya. Itu secara naluri," imbuh dia.

Di sisi lain, Habiburokhman menyebut pihaknya juga menerima laporan-laporan kecurangan. Ia menyerahkannya ke Bawaslu.

"Di Boyolali ada juga laporan terkait dugaan penyelenggaraan pemilu, terkait mobilisasi kepala desa dan Camat Kabupaten Boyolali untuk memilih pasangan capres tertentu. Lalu nah ini terkait, di Kementerian Tenaga Kerja itu ada namanya Direktorat Jenderal Bina Penempatan Tenaga Kerja," ungkapnya.

"Kami sampaikan ke Bawaslu lalu kalau kami melihat Bawaslu, tidak menjalankan tugas saya dengan profesional, tentu tentu kami akan melaporkan Bawaslu ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu," tutup dia.