TKN Respons Sandiaga: Tidak Ada Versi Lain Jokowi yang Siap Jadi Petugas Partai

9 Desember 2023 20:51 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
3
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Sekertaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, di Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (9/12/2023). Foto: Jonathan Devin/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Sekertaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, di Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (9/12/2023). Foto: Jonathan Devin/kumparan
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran merespons pernyataan Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno yang menyebut Ganjar Pranowo adalah Presiden Jokowi versi tahun 2024.
ADVERTISEMENT
Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid mengatakan, Jokowi bukan lah seorang petugas partai melainkan petugas rakyat. Menurutnya, petugas partai memiliki arti berbeda dengan petugas rakyat.
"Pak Jokowi tahun 2024, pak Jokowi tahun 2019, pak Jokowi tahun 2014, bukan petugas partai, tetapi petugas rakyat dan petugas negara," kata Nusron di Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (9/12).
Nusron menilai, tidak mungkin Ganjar menjadi versi lain Jokowi di periode mendatang.
"Tidak mungkin ada versi lain terhadap Jokowi yang sudah siap dirinya menjadi petugas partai," ucap Nusron.
Sandiaga Uno sebelumnya menyebut capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo adalah sosok pemimpin yang paling mirip dengan Presiden Jokowi. PPP bersama PDIP dkk mengusung Ganjar-Mahfud.
Menurut Sandiaga, kemiripan Ganjar dengan Jokowi terlihat dari pendekatannya dengan rakyat lewat blusukan dan gerak cepatnya.
ADVERTISEMENT
"Saya menyebutnya Jokowi 3.0. Pak Ganjar ini adalah versi Pak Jokowi 2024. Ini yang tim harusnya mengambil satu momentum," ungkap Sandiaga menjawab pertanyaan wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (7/12).
Sandiaga menyebut, masyarakat masih menginginkan percepatan pembangunan. Sehingga, perlu ada perbaikan dari arah pembangunan pemerintahan Jokowi yang dinilainya sudah baik ini.
"Perbaikan koreksinya adalah bagaimana pemerintah bersih yang lebih diutamakan. Pemerintahan yang bebas korupsi menjadi perhatian," tuturnya.