TNI dan Polri Akan Datangi Warga Yang Tak Respons SMS Terkait Vaksinasi

Petugas kesehatan menyiapkan vaksin saat simulasi pemberian vaksin corona Sinovac di Puskesmas Karya Jaya, Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (13/1). Foto: Nova Wahyudi/ANTARA FOTO

Kementerian Kesehatan akan menggunakan sistem informasi data vaksinasi, guna mengevaluasi dan memonitor penyelenggaraan vaksinasi di tengah masyarakat. Salah satu bentuknya adalah, mereka akan mengirimkan sms secara massal kepada para tenaga kesehatan, selaku penerima vaksin tahap pertama.

Ada beberapa langkah, salah satunya, penerima sms wajib merespon sms yang dikirim pemerintah agar proses vaksinasi bisa berjalan dengan lancar dan semestinya. Jika penerima tidak merespon, TNI dan Polri akan turun tangan.

"Bagi mereka yang tidak melakukan respons atau ga ada fasilitas maka, akan ada petugas yang mendatangi antara lain melibatkan TNI, Polri, Babinsa dan Petugas Kesehatan," kata Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan, Anas Ma'ruf pada diskusi virtual membahas SMS Blast Persiapan Vaksinasi COVID-19, Rabu (13/1).

Ilustrasi kirim pesan teks SMS di smartphone. Foto: relexahotels via Pixabay

Pasalnya, para penerima SMS wajib mendaftarkan dirinya atau registrasi ulang ke website pedulilindungi atau umb *119#. Registrasi digunakan untuk melengkapi database yang ada.

"Ini adalah sistem yang dilaksanakan dalam rangka untuk pelaksanaan vaksinasi, jadi database yang ada, maka kemudian no 2 dilakukan sms blasting kepada seluruh calon penerima vaksin," kata Anas.

Proses database vaksinasi ini merupakan kesatuan integral, mulai dari data penerima BPJS Tenaga Kerja dan BPJS Kesehatan, serta nomor yang dimiliki oleh para penerima vaksin. Selain itu, pemerintah juga memanfaatkan aplikasi Smile untuk memonitor imunisasi logistik secara elektronik dari Kementerian Kesehatan.

Smile adalah aplikasi Track and Trace untuk membantu distribusi vaksin dari gudang PT Biofarma ke Dinas Kesehatan Provinsi.