TNI Petakan 10 Daerah Rawan di Pilkada Papua: Intan Jaya hingga Nduga

Prajurit Satgas Yonif 116/Garda Samudera saat mengikuti upacara pemberangkatan ke Papua, di Pangkalan Udara Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Selasa (12/12/2023). Foto: Chaideer Mahyuddin/AFP

Kemenko Polhukam menggelar Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Wilayah Papua di Kota Jayapura, Rabu (29/5). Acara itu diikuti langsung pejabat tinggi Polri dan TNI.

Dalam paparannya, Pangkogabwilhan III Letjen TNI Richard T.H Tampubolon, mengatakan ada 2 kategori gangguan yang terjadi di Papua, yakni kategori rawan karena pilkada dan rawan karena gangguan keamanan.

Daerah yang rawan pilkada sebanyak 10 daerah. Sedangkan rawan gangguan keamanan sebanyak 8 daerah.

"Aksi gangguan keamanan berpotensi meningkat, namun konsentrasi di wilayah pegunungan. Ya, termasuk konflik sosial politik antar pendukung paslon, juga pengancaman saat pergeseran kotak suara. Ini tolong dikoordinasikan sehingga tahapan pilkada berjalan lancar," kata Richard di rakor Kemenko Polhukam.

Untuk 8 daerah yang dianggap gangguan keamanan adalah Maybrat di Provinsi Papua Barat, Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, Intan Jaya dan Paniai di Papua Tengah, Kabupaten Nduga, Yahukimo dan Pegunungan Bintang di Provinsi Papua Pegunungan.

Sedangkan 10 daerah rawan pilkada 2024 adalah Kabupaten Maybrat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Yalimo, Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Nduga.

Mendagri Tito Minta Antisipasi

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam gelaran World Water Forum (WWF) ke-10 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Rabu (22/5/2024). Foto: Ghinaa Rahmatika/kumparan

Mendagri Tito Karnavian yang turut menjadi pembicara membeberkan kenapa Papua cukup rawan konflik saat Pilkada.

"Pilkada ini berbeda dengan pileg dan pilpres sebelumnya. Karena hubungan masyarakat dengan calon lebih dekat, sehingga potensi kerawanan cukup signifikan. Selain itu, ini dilaksanakan secara serentak sehingga sistem (pengamanan) back up antar wilayah (terbatas), karena semua kan sibuk, " jelas Tito.

Berkaca pada pelaksanaan pemilu 14 Februari, Mendagri menyebutkan pihaknya memprioritaskan pada Papua Pegunungan dan Papua Tengah.

Menkopolhukam Minta TNI-Polri Beri Dukungan

Sementara itu, Menko Polhukam RI Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto dalam sesi jumpa pers mengatakan, pemerintah berkewajiban menjamin keamanan dan kondusifitas dalam penyelenggaraan pilkada serentak pada 27 November 2024 di Papua.

"Kedua, adalah optimalisasi dukungan atas penyelenggaraan wilayah dan juga harus melibatkan seluruh komponen untuk menjaga pelaksanaan dengan mengedepankan persatuan dan kesatuan," kata Hadi.

Ia menggaris bawahi bahwa sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, penyelenggara pemilu, peserta pemilu dan seluruh masyarakat sangat diperlukan di Papua.

"Permasalah yang muncul adalah soal logistik antar daerah, jika dikaitkan dengan geografi dan demografi masyarakat, jadi ini menjadi perhatian khusus, supaya (pelaksanaan pilkada) tidak terhambat. TNI- Polri akan mendukung lancarnya pilkada di enam provinsi di tanah Papua, " jelasnya lagi.