TNI: Protes Mahasiswa Unud soal Kerja Sama Bela Negara Ketakutan Berlebihan
·waktu baca 4 menit
PerbesarKapuspen TNI, Brigjen Kristomei Sianturi, menilai bahwa protes mahasiswa Universitas Udayana (Unud) terkait kerja sama bela negara antara kampus dengan Kodam IX/Udayana sebagai ketakutan berlebihan.
Menurutnya, kerja sama antara kampus dengan pihak TNI sudah berlangsung sejak lama. Ia pun mengaku heran dengan protes tersebut.
"Bahwa itu adalah ketakutan yang berlebihan dan tidak mendasar. Sekarang pertanyaannya, apakah baru Udayana saja yang melakukan itu? Tidak, kan? Sudah bertahun-tahun kita seperti itu," kata Kristomei kepada wartawan, di Lapangan PRIMA Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (9/4).
Kristomei juga meminta mahasiswa Universitas Udayana untuk terlebih dahulu melakukan riset yang melihat apakah ada pengaruh militerisasi ihwal kerja sama dengan kampus tersebut.
"Nah sekarang ada enggak riset tentang apakah ada militerisasi di situ? Apalagi teman-teman mahasiswa ini, kan, akademik, akademisi, kan? Harusnya ada kajian dong," tutur dia.
"Bikin quantitative research misalnya. Apakah ada selama misalnya kerja sama dengan TNI, melakukan wawasan kebangsaan, bela negara di kampus, terus jadi militerisasi di sana? Apakah ada dampaknya sehingga ada ketidakbebasan berpendapat?" sambungnya.
Kristomei menyebut bahwa ketakutan mahasiswa tersebut juga tidak berdasar lantaran telah didoktrin dengan pengaruh militerisasi TNI ke dalam kampus.
"Itu yang ditakutkan. Kan tidak berdasar, dan kerja sama itu hanya ditentukan oleh pihak rektorat. Apa sih yang mau dikerjasamakan? Tidak ujug-ujug TNI ingin masuk, tidak, ngapain. Pasti ada pertimbangan-pertimbangan dari rektorat," ucap Kristomei.
"Kenapa dia meminta TNI untuk masuk dalam rangka pembinaan mahasiswanya. Dalam rangka wawasan kebangsaan, bela negara, kedisiplinan, tentang geopolitik, bagaimana TNI dalam menjalankan negara demokrasi. Kan itu," lanjut dia.
Lebih lanjut, Kristomei juga menyinggung bahwa saat dia menjadi Wakil Gubernur Akmil, pihaknya juga menggandeng kampus-kampus untuk menggelar seminar hingga focus group discussion (FGD).
"Saya mantan wakil gubernur akademi militer. Kita melakukan seminar-seminar, focus group discussion, juga mengundang para mahasiswa, baik mahasiswa S-1, S-2, S-3, untuk kita seminar, sama-sama berdiskusi. Kan tidak ada salahnya dalam batas lingkungan akademik," ucapnya.
Meski demikian, Kristomei pun mengaku bahwa TNI tidak masalah jika kerja sama antara kedua pihak dibatalkan.
"Tidak ada masalah [kerja samanya batal]. Kan kerja sama itu antara kedua pihak, kan, antara rektorat dengan TNI," tegas dia.
"Kalau salah satu pihak tidak menyetujui, ya tidak jadi kerja sama namanya. Gitu dong," pungkasnya.
Sejumlah mahasiswa Unud menggelar dialog dengan pihak rektorat tentang kerja sama bela negara antara kampus dengan Kodam IX/Udayana di Auditorium Unud, Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, Selasa (8/4) kemarin.
Dialog tersebut berlangsung cukup tegang lantaran pihak rektorat dihadapkan dengan ratusan mahasiswa yang menolak dan menuntut kerja sama tersebut dibatalkan.
Para mahasiswa juga menggantung spanduk bertuliskan "Unggul, Mandiri, Bersenjata, Udayana Bukan Barak," "Pukul Mundur TNI ke Barak" dan lain sebagainya sebagai bentuk aspirasi penolakan.
Wakil Ketua BEM Fisip Unud, Alessandro D Lumba, menilai kerja sama kampus dengan TNI merupakan bentuk intimidasi dan intervensi aparat terhadap aktivitas akademis mahasiswa. Termasuk membatasi ruang gerak demokrasi di kampus.
Salah satu di antaranya adalah pihak TNI diduga hadir sebagai pembicara tanpa diundang dalam sebuah diskusi RUU TNI yang digelar oleh FISIP Unud, pada Maret 2025 lalu. Beberapa oknum TNI juga diduga mendata peserta, panitia, dan narasumber yang dihadirkan.
Masing-masing perwakilan mahasiswa tampak mengutarakan pandangan mereka tentang penolakan kerja sama kampus dengan Kodam IX/Udayana itu sejak pukul 13.00 WITA sampai pukul 16.00 WITA. Mereka terlihat berpendapat sambil disambut teriakan mahasiswa lainnya.
Hampir empat jam bertatap muka dengan para mahasiswa, pihak rektorat menyatakan akan membatalkan perjanjian kerja sama kampus Unud dengan Kodam IX/Udayana.
Pihak rektorat akan mengajukan surat permohonan pembatalan kerja sama dengan Kodam IX/Udayana dalam kurun waktu tujuh hari.
Sementara itu, Arma Surya Darma mengatakan akan mengawal proses pembatalan kerja sama itu hingga tuntas. Perwakilan mahasiswa juga dituntut dilibatkan dalam pembatalan kerja sama tersebut.
Adapun beberapa isi perjanjian kerja sama antara Unud dengan Kodam IX/Udayana yang dihimpun kumparan yakni melaksanakan pendidikan dan pelatihan bela negara, kuliah umum dari Panglima TNI, KSAD dan Pangdam IX/Udayana.
Kemudian, ada juga pelatihan kedisiplinan bagi mahasiswa baru, pelatihan bagi mahasiswa middle dan prajurit Kodam IX/Udayana di bidang IT, budaya, dan adat istiadat Bali, serta kerja sama teritorial dalam penerimaan mahasiswa baru bagi keluarga besar TNI AD baik S-1 sampai S-3 dan penyelenggaraan pendidikan moral etik.
Selain itu, ada juga kerja sama di bidang pertukaran data dan informasi, yakni para pihak dapat melaksanakan komunikasi pertukaran data dan informasi melibatkan beberapa komponen penting antara lain pengirim, penerima, media transmisi, dengan memperhatikan protokol komunikasi yang baik dan aman.
Pertukaran data dan informasi yang dapat dilakukan adalah rekrutmen perwira prajurit TNI dan penerima mahasiswa baru. Kerja sama ini berlaku selama lima tahun, yakni Maret 2025–Maret 2030.