Tony Blair Dilaporkan Akan Jadi Bagian Transisi Pemerintah Gaza Pascaperang
ยทwaktu baca 3 menit
PerbesarMantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair dilaporkan akan ambil bagian sebagai otoritas transisi di pemerintahan Gaza pascaperang.
Dalam laporan Economist dan BBC, Tony Blair bertugas mengawasi pemerintahan transisi sebelum mengembalikan kendali kepada pemerintah Palestina. Hal ini tercantum dalam proposal Otoritas Transisi Internasional Gaza (GITA) yang diusulkan akan didukung PBB dan negara-negara Teluk.
Dikutip dari Anadolu Agency, Senin (29/9), otoritas itu akan mengupayakan mandat PBB untuk bertindak sebagai otoritas politik dan hukum tertinggi Gaza selama 5 tahun.
Rencana itu akan mencontoh pemerintahan internasional yang mengawasi transisi status kenegaraan di Timor Leste dan Kosovo. Awalnya beroperasi dari Mesir dekat perbatasan selatan Gaza, kemudian pindah ke Jalur Gaza begitu kondisinya stabil, didukung oleh pasukan multinasional.
Meski demikian, Tony Blair dilaporkan tidak mendukung rencana apa pun yang menggusur penduduk Gaza.
Pada Agustus lalu, Tony Blair menghadiri pertemuan di Gedung Putih dengan Presiden Donald Trump untuk mendiskusikan rencana di Jalur Gaza. Utusan Khusus AS Steve Witkoff mendeskripsikannya sebagai pertemuan yang sangat komprehensif.
Laporan mengenai diskusi tentang keterlibatannya dalam otoritas transisi untuk Gaza muncul setelah Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyatakan siap bekerja dengan Trump dan pemimpin dunia lainnya untuk mengimplementasikan rencana perdamaian two-state.
Abbas menekankan penolakannya terhadap peran Hamas di pemerintahan yang akan datang dan meminta Hamas melucuti senjata.
Peran Tony Blair di Pemerintah Transisi Gaza Ditolak Hamas
Hamas kemudian menyatakan bahwa kehadiran Tony Blair sebagai sosok yang tidak diinginkan dalam konteks Gaza. Hamas juga menegaskan tidak menerima proposal apa pun dari mediator terkait gencatan senjata di Jalur Gaza.
"Rencana apa pun yang mengaitkan dengan Tony Blair merupakan pertanda buruk bagi Palestina," kata anggota senior biro politik Hamas, Husam Badran, dalam pernyataan lewat Telegram.
"Dia merupakan sosok negatif yang pantas diadili di pengadilan internasional atas kejahatannya, termasuk perannya dalam perang di Irak (dari 2003-2011)," lanjutnya.
Badran kemudian menyebut Tony Blair sebagai saudara jahat dan menyatakan dia tidak membawa kebaikan apa pun bagi perjuangan Palestina, bagi bangsa Arab maupun Muslim.
"Dan peran jahat serta destruktifnya telah diketahui selama bertahun-tahun," ujarnya.
Badran menegaskan bahwa mengelola urusan Palestina di Gaza atau Tepi Barat merupakan urusan internal yang harus diputuskan melalui konsensus nasional, bukan dipaksakan oleh pihak regional atau internasional.
"Rakyat Palestina mampu mengelola diri mereka sendiri; kami memiliki sumber daya dan keahlian untuk mengurus urusan kami sendiri dan hubungan kami dengan kawasan dan dunia," tuturnya.
Dia mengungkapkan sejak Desember 2023, kepemimpinan Hamas telah membuat keputusan internal yang telah dibagikan kepada faksi-faksi Palestina dan negara sahabat bahwa Hamas tidak ingin terus memerintah Gaza sendirian, bahkan sebelum eskalasi perang.
Dia melanjutkan, ini bukan pertama kalinya AS dalam koordinasi dengan Israel melontarkan gagasan dan inisiatif yang kemudian membutuhkan waktu untuk difinalisasi dan disampaikan secara resmi lewat mediator.